Banyuwangi, 7 April 2025 – Kualitas komunikasi publik di Indonesia saat ini tengah menjadi sorotan. Banyak pejabat negara yang seharusnya menjadi teladan dalam berbahasa, justru menggunakan bahasa yang kasar, tidak beradab, dan tidak beretika. Fenomena ini bukan sekedar soal kebebasan berbicara, namun mencerminkan kegagalan mendasar dalam memahami etika seorang pejabat yang bertanggung jawab atas martabat jabatan dan citra institusi negara.
*Etika Berbahasa: Representasi Integritas dan Kedewasaan Moral*
Etika berbahasa bukanlah perkara kosmetik, melainkan representasi langsung dari integritas, intelektualitas, dan kedewasaan moral. Ketika seorang pejabat menggunakan bahasa yang kotor, ofensif, atau mengandung unsur kekerasan simbolik, ia sedang meruntuhkan kepercayaan publik sekaligus mempermalukan institusi yang diwakilinya. Tindakan semacam ini menunjukkan betapa minimnya pemahaman terhadap tanggung jawab komunikatif dalam konteks kekuasaan.
*Krisis Keteladanan: Tantangan Bagi Pembangunan Karakter Bangsa*
Krisis keteladanan dalam komunikasi pejabat publik menunjukkan kegagalan struktural dalam pembentukan karakter pemimpin. Pendidikan politik yang meminimalkan integritas, budaya impunitas terhadap pelanggaran etis, serta tidak adanya mekanisme koreksi yang efektif membuat bahasa kekuasaan kian tak terkendali. Masyarakat yang menjadi audiens utama, terpapar pada model komunikasi yang menjauhkan mereka dari nilai-nilai kebangsaan seperti kesantunan, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan.
*Membangun Karakter Bangsa melalui Komunikasi yang Beretika*
Sudah waktunya masyarakat menuntut standar etika yang tinggi terhadap para pejabat, khususnya dalam berkomunikasi. Kesantunan bukan kelemahan, dan ketegasan tidak harus dibungkus dengan kekasaran. Negara ini membutuhkan pemimpin yang mampu berbicara dengan bernalar, pemaknaan yang tegas tanpa kehilangan adab, serta memahami bahwa setiap kata yang diucapkan dari podium kekuasaan adalah cermin dari peradaban bangsa.
*Rekomendasi*
– Pemerintah harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika berbahasa dalam komunikasi publik.
– Pendidikan politik harus ditingkatkan untuk membentuk karakter pemimpin yang berintegritas dan beretika.
– Masyarakat harus menuntut standar etika yang tinggi terhadap para pejabat, khususnya dalam berkomunikasi.
*Kesimpulan*
Krisis keteladanan dalam komunikasi pejabat publik adalah tantangan bagi pembangunan karakter bangsa. Etika berbahasa yang baik adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik dan citra institusi negara. Pemerintah, masyarakat, dan pemimpin harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika berbahasa dalam komunikasi publik.
(HS, aktivis & Akademisi)
