Banyuwangi – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Banyuwangi. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Letjen TNI (Purn) Dadang Hendra Yudha dan disambut langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kamis (16/10/2025).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, serta Dandim 0825 Banyuwangi Letkol Arm. Triyadi Indrawijaya.
Deputi Dadang menjelaskan, kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Banyuwangi telah beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BGN.
“Kami datang untuk melakukan monitoring terhadap dapur SPPG, memastikan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan standar operasional BGN. Jika ada kekurangan, akan segera dikoreksi agar hasil akhirnya sesuai standar gizi yang telah ditentukan,” ujar Deputi Dadang.
Ia menyebutkan, ada empat standar utama yang wajib dipenuhi oleh setiap dapur atau SPPG. Pertama, Standar Kecukupan Kalori, yang menyesuaikan jumlah kalori sesuai kebutuhan penerima manfaat. Kedua, Standar Komposisi Kandungan Gizi, yang menyeimbangkan karbohidrat, protein hewani dan nabati, serta serat.
“Setiap kelompok penerima manfaat, mulai dari anak SD, SMP, SMA, hingga ibu hamil dan menyusui, memiliki kebutuhan gizi berbeda. Semua harus dihitung oleh ahli gizi di SPPG,” tambahnya.
Standar ketiga adalah Higienitas, yang menekankan kebersihan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga penyimpanan makanan. Keempat, Standar Keamanan Pangan, yang wajib diterapkan di seluruh tahapan pengolahan.
“Semua pengelola SPPG wajib mematuhi keempat standar ini agar kualitas makanan tetap aman dan bergizi,” tegas Deputi Dadang.
Ia juga mengajak pemerintah daerah untuk berkolaborasi dalam menyukseskan program MBG, termasuk membantu dapur-dapur SPPG dalam memenuhi standar higienitas dan memperoleh Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
“Program MBG ini juga memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah karena mampu membuka lapangan kerja dan menggerakkan sektor pangan lokal,” jelasnya.
Di Banyuwangi, saat ini terdapat 38 SPPG dengan total penerima manfaat mencapai 111.805 orang, meliputi pelajar TK, SD, SMP, SMA, serta santri pondok pesantren.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut baik kunjungan BGN dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan program MBG berjalan optimal.
“Pemkab telah menggelar pelatihan keamanan pangan bagi 448 petugas penjamah makanan di SPPG. Saat ini, sudah ada 11 SPPG yang berhasil memperoleh sertifikat SLHS,” ujar Ipuk.
Selain itu, puskesmas juga dilibatkan dalam melakukan pendampingan, inspeksi kesehatan lingkungan, pemeriksaan sampel makanan di laboratorium, hingga penerbitan sertifikat laik higiene dan sanitasi bagi SPPG yang memenuhi standar.
“Kami terus berupaya agar pelaksanaan MBG di Banyuwangi tidak hanya lancar, tetapi juga aman, sehat, dan sesuai standar gizi nasional,” tegas Ipuk.
(Red)
