Jakarta – Info Warga Banyuwangi (IWB) kembali melaksanakan agenda kerja di Jakarta. Kali ini, IWB bersama tim menyerahkan surat permohonan kepada sejumlah kementerian agar dapat diteruskan kepada Presiden RI, Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto.
Agenda tersebut mencakup kunjungan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), serta Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
Ketua IWB, Abi Arbain, menjelaskan bahwa surat setebal 5 cm yang dikirimkan berisi bukti-bukti dugaan pelanggaran moral yang dilakukan oleh mantan Bupati Banyuwangi sekaligus mantan Menteri PAN-RB, AAA, yang sebelumnya sempat ramai diberitakan di sejumlah media daring.
“Kami dari IWB telah berulang kali memberikan informasi bahwa kepribadian AAA sangat tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Kali ini, kami menyerahkan surat yang berisi bukti-bukti tersebut agar dapat disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo,” ujar Abi Arbain.
IWB juga menyoroti isu yang beredar mengenai kemungkinan AAA kembali diangkat sebagai menteri. Menurut Abi, informasi ini menimbulkan kekhawatiran di Banyuwangi dan harus menjadi perhatian Presiden Prabowo.
“Melalui Kemendagri, kami meminta untuk membuka kembali kasus foto skandal AAA yang pernah masuk di akun resmi Kemendagri sebelum akhirnya dihapus. Bahkan, beberapa pegawai Kemendagri mengaku sudah mengetahui hal tersebut,” ungkap Abi.
Abi juga menambahkan bahwa terdapat dugaan keterlibatan AAA dengan sejumlah wanita, termasuk istri orang lain, serta sebuah video yang menunjukkan tindakan tidak senonoh AAA saat masih menjabat sebagai Bupati Banyuwangi.
“Lebih ironisnya lagi, kejadian ini juga diakui oleh istri AAA sendiri di beberapa media nasional,” tegas Abi.
Dalam surat yang disampaikan ke beberapa kementerian, IWB menyertakan 124 temuan yang disebut dapat dijadikan bukti konkret atas dugaan pelanggaran tersebut.
“Kami berharap Presiden Prabowo dapat mempertimbangkan secara matang dan menindaklanjuti temuan kami demi menjaga integritas pemerintahan,” pungkas Abi Arbain, Ketua IWB.
(Tim)
