Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Senin, 17 Maret 2025. Acara ini dihadiri oleh Muspida Banyuwangi, seluruh camat, perwakilan kelompok masyarakat, serta perwakilan dari kabupaten tetangga seperti Jember, Bondowoso, Situbondo, Jembrana, Buleleng, dan Klungkung. Melalui Zoom, acara ini juga diikuti oleh para kepala desa dan berbagai instansi di Banyuwangi.
Dr. H. Akh. Jazuli, SH., M.SI., Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jawa Timur, hadir sebagai keynote speaker mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia menyoroti pertumbuhan indeks pembangunan di Jawa Timur, di mana Banyuwangi mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif. Dengan gaya khasnya, Jazuli menyelipkan candaan yang mencairkan suasana serius menjadi lebih akrab dan penuh tawa.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam sambutannya menegaskan dampak kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat, termasuk penundaan program infrastruktur jalan senilai Rp59 miliar. Meski demikian, ia memastikan bahwa Dana Desa tetap aman. Ipuk meminta pemerintah desa lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran dan fokus pada tiga prioritas utama: pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif.
Selain itu, Ipuk menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan, serta percepatan digitalisasi layanan publik. Ia mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) mengimplementasikan budaya kerja BERAHLAK yang berorientasi pada pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, harmoni, loyalitas, adaptasi, dan kolaborasi.
Sementara itu, Ketua DPRD Banyuwangi, Hj. Siti Mafrochatin Nikmah, S.Pd., MM., menyoroti persoalan penyalahgunaan lahan di lereng Gunung Ijen dan Raung yang menyebabkan banjir serta merugikan masyarakat. Ia juga mengkritisi kurangnya dokter di puskesmas dan tingginya jumlah pejabat yang masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt.) di tingkat kecamatan dan dinas. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya pengelolaan sampah agar kebersihan daerah tetap terjaga.
Pada akhir acara, dilakukan penandatanganan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan PT. PLN (Persero) UP3 Banyuwangi mengenai penyediaan infrastruktur dan keandalan suplai energi listrik, serta optimalisasi pendapatan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik.
Dalam kesempatan yang sama, diluncurkan inovasi kesehatan masyarakat bernama Permata Hati. Program ini bertujuan memastikan setiap ibu melahirkan mendapat layanan persalinan dalam waktu 24 jam di puskesmas dan fasilitas kesehatan desa/kelurahan. Diharapkan, program ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Banyuwangi.
(Red)
