BANYUWANGI – Di tengah derasnya arus informasi dan membanjirnya narasi pencitraan di ruang publik, Ketua Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat (APPM), M. Rofiq Azmi, menyampaikan sebuah refleksi kritis yang sarat satire. Melalui tulisan opininya, ia mengajak publik sejenak menepi dari gemerlap panggung seremonial untuk kembali menelaah hakikat kehadiran pejabat publik dalam kehidupan bernegara.
Menurut Rofiq, pencitraan pada dasarnya bukanlah sesuatu yang sepenuhnya keliru. Ia bahkan menyindir bahwa publikasi atas aktivitas pejabat merupakan bagian dari peran mereka sebagai representasi negara. Namun, persoalan muncul ketika pencitraan justru menjelma menjadi tujuan utama, sementara substansi kerja dan dampak nyata bagi masyarakat tertinggal jauh di belakang.
“Rakyat tidak membutuhkan panggung yang terlalu terang, tetapi kerja nyata yang benar-benar terasa dampaknya,” tulisnya dengan nada satire. Ia menggambarkan bagaimana berbagai agenda seremonial kerap dipoles sedemikian rupa, hingga lebih menyerupai produksi konten visual ketimbang upaya konkret menyelesaikan problem sosial.
Dalam pandangannya, mandat pejabat publik tidak berhenti pada dokumentasi kegiatan atau popularitas di media sosial. Lebih dari itu, mereka memikul tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat secara nyata, serta memastikan roda pemerintahan berjalan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Rofiq juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih. Baginya, hukum seharusnya berdiri tegak di atas prinsip keadilan, bukan tunduk pada patronase politik atau kepentingan kelompok tertentu. “Ketika hukum berubah menjadi alat tawar-menawar kekuasaan, kepercayaan publik akan runtuh perlahan namun pasti,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menawarkan gagasan tentang keberanian memilih “jalan kesunyian”—bekerja konsisten tanpa banyak sorotan, namun menghadirkan perubahan yang berkelanjutan. Di era yang serba visual dan instan, sikap ini justru menjadi bentuk keberanian moral yang langka. Rofiq mengajak para pemimpin untuk lebih mengutamakan dampak jangka panjang ketimbang mengejar popularitas sesaat.
Melalui refleksi ini, Ketua APPM berharap masyarakat tidak sekadar menjadi penonton pasif, tetapi tumbuh sebagai warga yang kritis dalam menilai kinerja pejabat publik. Ia mengingatkan bahwa demokrasi hanya akan sehat bila ditopang oleh partisipasi warga yang sadar, bukan oleh kekaguman semu terhadap citra yang dibangun.
Tulisan ini menjadi kritik sosial yang halus namun tajam: bahwa di balik hiruk pikuk pencitraan, masih selalu ada ruang bagi integritas, kesederhanaan, dan kerja sunyi yang tulus berorientasi pada kepentingan rakyat.
(Redaksi)
