BANYUWANGI, — Kebijakan pembatasan jam operasional usaha melalui surat edaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menuai kritik tajam. Kali ini, sorotan datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat Banyuwangi Corruption Watch (BCW) yang menilai kebijakan tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi menjadi blunder besar bagi citra daerah wisata.
Ketua BCW Masruri secara tegas menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk pencitraan yang tidak tepat sasaran.
Kritik Pedas BCW: Antara Pencitraan dan Realitas
Dalam pernyataannya, BCW menilai bahwa kebijakan ini seolah ingin menunjukkan keberpihakan kepada UMKM, namun justru berpotensi menimbulkan dampak sebaliknya.
“Kebijakan ini terkesan pencitraan agar dianggap membela UMKM. Tapi dalam praktiknya justru blunder. Banyuwangi adalah daerah wisata, masa orang dalam perjalanan mencari minimarket seperti Indomaret sudah pada tutup?” tegas Masruri,
Pernyataan ini menjadi kritik langsung terhadap ketidaksinkronan antara kebijakan dan karakter Banyuwangi sebagai daerah tujuan wisata.
Citra Daerah Wisata Dipertaruhkan
Sebagai salah satu destinasi unggulan, Banyuwangi membutuhkan dukungan penuh terhadap aktivitas ekonomi, termasuk layanan kebutuhan dasar bagi wisatawan.
Namun dengan pembatasan ini:
- Akses kebutuhan mendadak menjadi terbatas
- Kenyamanan wisatawan berkurang
- Potensi kesan negatif terhadap daerah meningkat
Bahkan muncul kekhawatiran: wisatawan bisa menilai Banyuwangi belum siap secara fasilitas modern.
“Kalau di jalur nasional dan perkotaan minimarket tutup lebih awal, bisa muncul persepsi seolah daerah ini belum berkembang,” lanjut Masruri,
Ketimpangan Penerapan Aturan
BCW juga menyoroti bahwa kebijakan ini tidak mempertimbangkan perbedaan wilayah.
Menurut mereka:
- Di desa atau kampung, pembatasan masih bisa dipahami
- Namun di kawasan kota dan jalur nasional, kebijakan tersebut dinilai tidak relevan
Artinya, kebijakan dianggap tidak kontekstual dan terlalu disamaratakan.
Dampak Ekonomi dan Persepsi Publik
Selain berdampak pada pelaku usaha, kebijakan ini juga dinilai berisiko pada persepsi publik yang lebih luas:
- Menurunkan daya tarik ekonomi malam
- Membatasi layanan bagi masyarakat dan wisatawan
- Berpotensi merusak branding Banyuwangi sebagai daerah maju
Pesan Tegas BCW
BCW menegaskan bahwa kebijakan publik harus selaras dengan identitas daerah.
“Kalau tujuannya membela UMKM, harusnya dibuat kebijakan yang menguatkan, bukan justru membatasi. Apalagi ini daerah wisata, bukan daerah tertutup aktivitas malam,” tegas Masruri,
Desakan Evaluasi
BCW mendesak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk:
- Mengevaluasi kebijakan secara menyeluruh
- Membedakan aturan antara desa, kota, dan jalur nasional
- Menyesuaikan kebijakan dengan karakter daerah wisata
- Menghindari kebijakan yang berpotensi merusak citra daerah
Kebijakan publik tidak hanya berdampak pada aturan, tetapi juga pada citra dan kepercayaan. Dalam konteks ini, BCW menilai bahwa pembatasan jam operasional yang tidak tepat justru berpotensi menjadi bumerang bagi Banyuwangi sendiri.
(Red)
