Banyuwangi, 7 Agustus 2025 – Ketua Komunitas Sadar Hukum Banyuwangi, Sugiarto, menyuarakan desakan kepada pihak ASDP Ketapang–Gilimanuk untuk segera menambah jumlah armada kapal penyeberangan. Hal ini disampaikan langsung saat dirinya menaiki kapal di lintasan vital penghubung Pulau Jawa dan Bali tersebut.
Menurut Sugiarto, penumpukan kendaraan yang kerap terjadi di Pelabuhan Ketapang berpotensi menimbulkan gangguan aktivitas ekonomi, sosial, hingga memicu aksi-aksi protes masyarakat jika tidak ditangani dengan serius.
“Kami berharap ada penambahan armada oleh ASDP agar kemacetan tidak terus berulang, jangan sampai memicu demo-demo lagi ke depan. Kelancaran transportasi ini sangat penting untuk roda ekonomi Jawa, Bali, dan khususnya Banyuwangi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sugiarto menyoroti pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam mengantisipasi lonjakan arus kendaraan, khususnya saat musim libur, hari besar keagamaan, dan agenda nasional.
Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolresta Banyuwangi, Bupati Banyuwangi, Kepala ASDP Ketapang-Gilimanuk, dan KSOP, yang dinilai telah bekerja keras menjaga stabilitas transportasi dan keamanan kawasan pelabuhan.
“Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah peduli dan turun tangan langsung. Namun, perbaikan sistem dan peningkatan fasilitas harus terus dilakukan,” imbuhnya.
Komunitas Sadar Hukum Banyuwangi mengingatkan bahwa persoalan keterlambatan penyeberangan bukan hanya soal teknis, tapi juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap pelayanan negara di sektor transportasi antar pulau.
(Red)