BANYUWANGI – Gelombang penolakan terhadap aktivitas pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu kembali menguat. Ratusan warga dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi pada Senin (22/12/2025), menuntut penutupan tambang emas PT Bumi Suksesindo (BSI) yang dinilai menjadi biang kerusakan lingkungan di wilayah selatan Kabupaten Banyuwangi.
Massa aksi menyuarakan kekecewaan mendalam atas kondisi Gunung Tumpang Pitu yang kini disebut mengalami degradasi parah. Kawasan yang dahulu hijau dan menjadi penyangga ekosistem, perlahan berubah gundul akibat aktivitas eksploitasi tambang.
Salah satu perwakilan warga, Tritresno Sukowono, menyatakan masyarakat merasa dizalimi oleh keberadaan tambang tersebut.
“Gunung Tumpang Pitu yang dulunya hijau dan subur sekarang rusak demi keuntungan perusahaan dan oknum pejabat. Kami yang menanggung dampaknya,” tegas Tritresno di hadapan massa aksi.
Ia mengungkapkan, aktivitas tambang telah memicu kerusakan lahan, pencemaran sumber air, serta hilangnya habitat satwa liar. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan warga sekitar.
“Air bersih semakin sulit didapat, lahan pertanian mengering, dan tanah yang dulu produktif kini tidak lagi bisa diandalkan,” lanjutnya.
Aksi demonstrasi kali ini merupakan bagian dari perlawanan panjang masyarakat terhadap keberadaan tambang emas Tumpang Pitu. Ketegangan sebelumnya sempat memuncak pada 25 November 2024, ketika aksi protes berujung ricuh dan menyebabkan pembakaran gudang tambang. Insiden tersebut mengakibatkan sejumlah warga mengalami luka akibat tembakan peluru karet aparat.
Di sisi lain, PT Bumi Suksesindo (BSI) tetap menegaskan komitmennya terhadap prinsip pertambangan berkelanjutan. Dalam pernyataan resminya, perusahaan mengklaim telah menjalankan berbagai upaya mitigasi dampak lingkungan, seperti konservasi air, sistem daur ulang limbah, serta reklamasi lahan pascatambang.
BSI juga menyebutkan kontribusinya terhadap masyarakat sekitar melalui penyediaan lapangan kerja dan dukungan terhadap pelaku usaha lokal.
Namun demikian, klaim tersebut dinilai belum sebanding dengan dampak lingkungan yang dirasakan langsung oleh warga.
Hingga saat ini, kawasan tambang Gunung Tumpang Pitu masih berada dalam pengawasan ketat aparat kepolisian guna mengantisipasi potensi konflik lanjutan. Pemerintah daerah bersama pihak terkait dikabarkan tengah melakukan upaya negosiasi untuk mencari solusi yang dapat meredam ketegangan.
Warga berharap pemerintah tidak hanya hadir sebagai mediator, tetapi mengambil langkah tegas dan konkret untuk melindungi lingkungan serta menjamin hak hidup masyarakat di sekitar kawasan tambang.
(Spr)
