BANYUWANGI – Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menekan angka kemiskinan terus diwujudkan secara nyata melalui gerakan sosial ASN Banyuwangi Berbagi. Program rutin bulanan yang telah berjalan konsisten sejak 2024 ini kembali menyalurkan puluhan ribu paket sembako kepada keluarga pra sejahtera yang masuk dalam database resmi kemiskinan nasional.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) turun langsung menyambangi rumah-rumah warga penerima bantuan, Rabu (28/1/2026). Salah satunya menyasar Bermawi (81), warga Lingkungan Wonosari, RT 02/RW 01, Kelurahan Sobo, yang hidup sebatang kara dalam keterbatasan ekonomi.
Bermawi diketahui tidak memiliki rumah pribadi dan selama ini menumpang di rumah Ketua RT setempat, Selamet. Tanpa istri dan anak, ia mengandalkan pekerjaan serabutan sebagai buruh tani dan membantu pekerjaan ringan warga sekitar demi bertahan hidup.
“Alhamdulillah, terima kasih. Bantuan ini sangat berarti untuk saya,” ucap Bermawi dengan suara lirih penuh haru usai menerima paket sembako dari Bupati Ipuk.
Bupati Ipuk menegaskan, ASN Banyuwangi Berbagi bukan sekadar kegiatan sosial simbolik, melainkan gerakan kolektif yang dibangun secara berkelanjutan sebagai bentuk empati dan kepedulian ASN terhadap masyarakat miskin.
“Gerakan ini telah kami lakukan secara konsisten sejak 2024. Kami mendorong ASN untuk terus berbagi rezeki dan hadir langsung di tengah masyarakat guna meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu,” ujar Ipuk.
Seluruh penyaluran bantuan dilakukan berbasis data valid yang terintegrasi dalam aplikasi Smart Kampung, mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kemensos, khususnya warga pada desil 1 atau kelompok miskin ekstrem.
“Kami berharap, melalui program berkelanjutan ini yang diperkuat dengan berbagai kebijakan pemberdayaan ekonomi, angka kemiskinan Banyuwangi dapat terus ditekan secara signifikan,” imbuh Ipuk.
Menariknya, program ASN Banyuwangi Berbagi juga mendapat dukungan luas dari lintas sektor. Mulai dari TNI, Polri, BUMN, BUMD, pengusaha, hingga organisasi profesi turut ambil bagian dalam gerakan sosial ini.
“Penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Harus menjadi gerakan bersama. Karena itu, program ini terbuka bagi siapa saja yang ingin terlibat,” tegas Ipuk.
Sejak 2025, partisipasi masyarakat semakin meluas. Sejumlah organisasi seperti HIPMI, Kadin, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), rumah sakit swasta, hingga pelaku usaha konstruksi turut berkontribusi aktif.
Dampak dari konsistensi kebijakan dan program sosial tersebut tercermin pada tren penurunan angka kemiskinan Banyuwangi yang terus mencatatkan capaian positif. Data menunjukkan angka kemiskinan Banyuwangi turun dari 8,07 persen (2021), 7,51 persen (2022), 7,34 persen (2023), 6,8 persen (2024), hingga mencapai 6,13 persen pada 2025, menjadi angka terendah sepanjang sejarah daerah.
Salah satu ASN yang terlibat langsung, Ratna Juwita, mengaku bangga sekaligus terharu dapat menjadi bagian dari gerakan ini.
“Program ini mengajarkan kami untuk selalu melihat ke sekitar dan menumbuhkan empati. Ini adalah implementasi filosofi ‘kalau kita susah, lihatlah ke bawah’ agar kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Banyuwangi, Budi Santoso, menjelaskan bahwa program ini melibatkan seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK penuh waktu.
“Semua ASN terlibat, kecuali PPPK paruh waktu. Semakin tinggi jabatan ASN, semakin besar kontribusi sembako yang disalurkan. Bahkan jumlah bantuan yang terkumpul melebihi target sasaran,” jelasnya.
Selain bantuan sosial, program ini juga berfungsi sebagai ground check terhadap data kemiskinan. ASN diminta memantau langsung kondisi warga sasaran, termasuk memastikan apakah sudah menerima bantuan pemerintah lain atau memiliki anggota keluarga yang membutuhkan penanganan khusus.
“Semua temuan di lapangan dilaporkan melalui aplikasi Smart Kampung sebagai bahan tindak lanjut kebijakan,” pungkasnya,
(Red)
