Banyuwangi – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh stakeholder penyeberangan di Pelabuhan Ketapang, Sabtu (26/7/2025), guna mencari solusi atas kemacetan panjang di Jalur Situbondo–Banyuwangi akibat antrean truk yang mengular menuju pelabuhan.
Rakor yang digelar di kantor ASDP Ketapang ini dihadiri berbagai pihak terkait, antara lain ASDP Indonesia Ferry, KSOP Tanjung Wangi, Korsatpel BPTD II Jatim, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, INFA, Gapasdap, serta jajaran Forkopimda seperti Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, Dandim 0825 Letkol Arh Joko Sukoyo, Danlanal Letkol Laut (P) M. Puji Santoso, Ketua DPRD I Made Cahya Negara, dan sejumlah kepala OPD.
Ipuk menegaskan bahwa meskipun kewenangan pelabuhan bukan di bawah pemerintah kabupaten, namun karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat Banyuwangi, maka pemkab merasa perlu turun tangan.
“Masalah ini ada di wilayah kami dan dikeluhkan masyarakat. Maka kami ajak semua pihak untuk duduk bersama, bukan untuk saling menyalahkan, tapi mencari solusi nyata. Pemkab bersama Forkopimda siap membantu,” ujar Ipuk.
Ia menyebut telah berkirim surat kepada Kementerian Perhubungan dan menghubungi Komisi V DPR RI serta Wamenhub untuk meminta bantuan kapal berkapasitas besar. Salah satunya adalah KMP Gading Nusantara milik PT Jembatan Nusantara, yang dijadwalkan tiba malam ini. Dua kapal tambahan juga segera menyusul.
General Manager ASDP Ketapang, Yannes Kurniawan, menjelaskan bahwa kemacetan dipicu oleh keterbatasan kapal untuk truk di atas 35 ton, usai evaluasi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Saat ini sudah ada 7 kapal LCM dari kebutuhan ideal 9 kapal.
Rakor menghasilkan beberapa poin rekomendasi penting, di antaranya:
- Mengalihkan sebagian arus kendaraan ke Pelabuhan Jangkar Situbondo yang diminta juga melayani rute ke Gilimanuk.
- Penggunaan sementara truk dengan tonase di bawah 35 ton.
- Pemaksimalan Dermaga MB 1–4 untuk truk sumbu tiga dengan muatan ringan.
- Pemilik kapal diminta segera mengoperasikan kembali kapal yang selesai perawatan.
“Kita butuh kerja sama semua pihak. Ini demi kelancaran arus penyeberangan, bukan sekadar profit,” tegas Kepala KSOP Tanjung Wangi, Purgana.
(Red)
