Komunitas Sadar Hukum Banyuwangi Akan Gelar Aksi Damai: “80 Tahun Indonesia Merdeka, Benahi Moralitas Pendidik Pencetak Generasi Bangsa”

Banyuwangi, 2 Agustus 2025 — Dunia pendidikan di Banyuwangi kembali diguncang isu serius. Dugaan penyimpangan dana sumbangan wali murid yang dikemas dalam bentuk Dana Peran Serta Masyarakat (PSM) menjadi sorotan tajam, terutama di lingkungan SMA/SMK Negeri. Tak hanya menyoal transparansi penggunaan anggaran, tetapi juga menyangkut moralitas para pendidik yang seharusnya menjadi teladan.

Komunitas Sadar Hukum Banyuwangi, melalui Ketua Umum-nya Sugiarto, akan menggelar aksi damai besar-besaran pada Rabu, 6 Agustus 2025 di depan Kantor Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Banyuwangi. Aksi ini mengangkat tema “80 Tahun Indonesia Merdeka, Benahi Moralitas Pencetak Generasi Bangsa.”

“Kami menemukan praktik dugaan pungutan liar yang dibungkus sebagai sumbangan PSM, padahal sekolah-sekolah ini sudah menerima dana BOS dari APBN dan BPOPP dari APBD Jawa Timur. Ironisnya, dana PSM yang semestinya untuk kepentingan siswa justru digunakan untuk fasilitas guru yang notabene adalah ASN bergaji dan bertunjangan,” tegas Sugiarto.

Menurutnya, penyimpangan ini tidak lagi bersifat kasuistik, melainkan terstruktur dan masif, melibatkan lembaga secara kolektif. Beberapa sekolah disebut bahkan menjadikan pengumpulan dana sebagai rutinitas, tanpa mempertimbangkan beban ekonomi wali murid.

“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi krisis moralitas. Ketika oknum para guru lebih fokus memikirkan tunjangan tambahan dibanding mencetak generasi berintegritas, di situlah pendidikan kita sedang berada di titik nadir,” tegasnya lagi.

Sebagai langkah konkret, Komunitas Sadar Hukum akan menghadirkan akuntan publik serta mengungkap satu sekolah sebagai kasus percontohan yang diduga menjadi pintu masuk membongkar praktik pengelolaan dana yang menyimpang.

Komunitas juga mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan instansi terkait untuk tidak pasif menunggu laporan, melainkan segera turun ke lapangan dan melakukan audit menyeluruh terhadap dana-dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat.

“Kami ingin dunia pendidikan diisi oleh pendidik yang bekerja karena niat mengabdi, bukan hanya menunggu gaji dan tunjangan. Moralitas adalah syarat utama mencetak generasi bangsa,” pungkas Sugiarto.

Aksi damai ini dipastikan akan berlangsung secara tertib, melibatkan berbagai elemen masyarakat dan aktivis pendidikan yang memiliki keprihatinan serupa terhadap kemerosotan etika dan integritas di dunia pendidikan.

(Redaksi – Ganesha Abadi)

Konsultasikan sekarang‼️