Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menggelar Rembuk Disabilitas sebagai forum dialog antara pemerintah daerah dan penyandang disabilitas, Senin (15/9/2025). Acara yang dipimpin langsung Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani ini menjadi ruang untuk menyerap aspirasi sekaligus merumuskan kebijakan yang berpihak pada kelompok difabel.
Dalam rembuk yang berlangsung di Pelinggihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tersebut, para perwakilan organisasi disabilitas menyampaikan sejumlah kebutuhan utama. Mulai dari penyediaan transportasi publik ramah difabel, penambahan bantuan alat bantu, hingga pelibatan penyandang disabilitas dalam berbagai program kesehatan.
“Harapan kami, pemerintah lebih aktif mengakomodasi kebutuhan difabel, baik melalui penyediaan fasilitas maupun keterlibatan dalam berbagai kegiatan lintas sektor,” ujar Bibit, perwakilan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia.
Menanggapi hal itu, Bupati Ipuk menegaskan komitmennya menjadikan Banyuwangi sebagai kabupaten inklusif. Ia menyebut keterbatasan anggaran tidak boleh menghalangi upaya untuk memastikan fasilitas publik bisa diakses semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
“Kami akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Pemkab juga sedang menyiapkan Peraturan Bupati yang akan menjamin hak-hak disabilitas. Bahkan, bila memungkinkan, akan ditingkatkan menjadi Perda,” kata Ipuk.
Kepala Bappeda Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo, menambahkan bahwa rembuk kali ini membahas lima isu utama, yaitu kesehatan, pekerjaan, sosial, pemberdayaan, serta kebutuhan lain yang relevan.
“Semua persoalan itu diurai bersama dari sisi permasalahan, fakta, dan harapan. Hasil rembuk ini akan menjadi masukan penting dalam penyusunan program pembangunan Banyuwangi ke depan,” jelasnya.
Melalui forum ini, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah dan komunitas difabel sehingga Banyuwangi semakin ramah bagi semua kelompok masyarakat.
(Red)
