Banyuwangi – Dermaga APBN Tanjungwangi kini menjadi perhatian publik setelah munculnya dugaan pelanggaran hukum terkait transaksi solar ilegal, penyalahgunaan BBM industri, dan pelanggaran perpajakan yang melibatkan berbagai pihak. Tim investigasi Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara (PWFRN) melakukan kunjungan ke kantor Syahbandar Banyuwangi pada Selasa, 7 Januari 2025, untuk menggali klarifikasi mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi di dermaga tersebut.
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan Syahbandar, Budi Sanjoyo, serta pihak Pelindo yang diwakili oleh Eko Budiasmoro, kedua pihak memberikan keterangan yang saling berbeda terkait pengelolaan dan aktivitas di dermaga APBN. Budi Sanjoyo menjelaskan bahwa dermaga APBN dan dermaga umum Pelindo adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, namun ia juga menegaskan bahwa masalah terkait penjualan solar ilegal dan perpajakan bukanlah wewenang Syahbandar.
Sementara itu, pihak Pelindo menegaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam pengelolaan dermaga APBN Tanjungwangi, baik untuk kegiatan komersial maupun kegiatan terkait BBM industri yang disalurkan kepada kapal perikanan. Pernyataan yang berbeda-beda ini memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat, semakin memperkuat dugaan adanya pelanggaran hukum di dermaga tersebut.
Ketua PWFRN, Agus Samiaji, menyatakan bahwa hasil investigasi mereka menunjukkan adanya dugaan tindak pidana solar ilegal, manipulasi dalam pelaporan hasil tangkapan ikan, dan bahkan potensi hubungan tidak sah antara pengusaha kapal perikanan dengan petugas pengawas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Agus mendesak agar pemerintah pusat segera melakukan audit terhadap semua aktivitas yang terjadi di dermaga APBN Tanjungwangi.
PWFRN juga mendesak pemerintah untuk memberikan penjelasan terkait status dermaga tersebut, meminta BPH Migas untuk meningkatkan pengawasan atas distribusi BBM di lokasi tersebut, serta meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa seluruh perusahaan yang terlibat, termasuk agen pelayaran yang mendukung kapal-kapal yang terlibat dalam kegiatan ilegal.
Kegiatan yang terindikasi pelanggaran hukum ini diharapkan dapat segera ditangani secara transparan dan tegas oleh pihak yang berwenang. PWFRN berkomitmen untuk terus mengawal perkembangan kasus ini dan berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikannya.
Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan audit yang transparan, diharapkan agar praktik-praktik ilegal di dermaga APBN Tanjungwangi dapat dihentikan dan memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat.
Source: PWFRN DPC BANYUWANGI
(Red)
