Banyuwangi, 22 Januari 2025 – Hearing yang digelar di DPRD Banyuwangi hari ini berjalan lancar dan sukses, membahas tentang pencabutan bantuan sosial PKH dan BPNT terhadap 51 warga Desa Barurejo yang dinilai tidak memenuhi syarat. Kegiatan ini mendapat perhatian besar dari berbagai pihak, khususnya Ketua BCW (Banyuwangi Community Watch), yang selama ini aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat.
Hearing yang dipimpin oleh Emy Wahyuni dari Komisi II DPRD Banyuwangi ini dihadiri oleh berbagai elemen, termasuk yudi Tegaldlimo, Imam Muzayin dari Ringin Putih Muncar, serta Supriono, meski terlambat. Selain itu, hadir pula Kepala Dinas Sosial, Kepala Desa Barurejo, Camat Siliragung, dan sejumlah anggota DPRD lainnya seperti Desi Rakasiwi (PDIP), Arifin (Golkar), dan Nasrokhan (PDIP).
Dalam hearing tersebut, Kepala Desa Barurejo sempat mendapatkan teguran dari pimpinan sidang karena hadir tanpa membawa data pendukung yang diperlukan. Proses evaluasi terhadap pencabutan bantuan sosial PKH dan BPNT bagi 51 warga ini juga menjadi fokus utama. Terkait hal ini, anggota DPRD yang hadir langsung melakukan tanya jawab dengan warga untuk mengevaluasi kondisi ekonomi mereka, yang menunjukkan bahwa beberapa di antaranya memang tergolong tidak mampu namun bantuan mereka dicabut tanpa dasar yang jelas.
Sebagai hasil dari hearing tersebut, Komisi II DPRD meminta agar Kepala Desa Barurejo melakukan evaluasi ulang atas keputusan pencabutan bantuan. Komisi II dan BCW akan terlibat langsung dalam proses pengawasan dan kontrol terhadap evaluasi tersebut. Apabila terbukti pencabutan bantuan tidak memiliki dasar yang sah, bantuan tersebut harus segera dikembalikan kepada warga yang berhak.
Ketua BCW, yang telah lama memperjuangkan hak-hak masyarakat, mendapatkan apresiasi atas perjuangannya dalam memastikan bantuan sosial sampai kepada yang membutuhkan dan mengawal transparansi dalam penyalurannya.
“Dengan adanya hearing ini, kami berharap tidak ada lagi kebijakan yang merugikan warga. Kami akan terus mengawal agar hak-hak masyarakat terpenuhi,” ujar Ketua BCW yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Hearing ini menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kebijakan sosial yang dikeluarkan pemerintah, serta komitmen masyarakat dan lembaga pendamping seperti BCW dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
(Red)
