Banyuwangi – Pemerintah pusat saat ini menerapkan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai sektor. Kebijakan ini mendapat dukungan penuh dari Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, yang menyatakan bahwa Pemkab Banyuwangi telah menerapkan efisiensi anggaran secara bertahap sejak 2023.
“Sebenarnya, efisiensi anggaran sudah kami lakukan sejak tahun lalu. Kegiatan yang tidak berdampak langsung ke masyarakat kami kurangi, bahkan pemakaian ATK (Alat Tulis Kantor) juga sudah berkurang secara signifikan sejak 2024, dan terus berlanjut hingga saat ini,” ujar Bupati Ipuk saat meninjau Program Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas Sobo, Senin (10/2/2025).
Salah satu langkah efisiensi yang dilakukan Pemkab Banyuwangi adalah menghapus beberapa kegiatan yang tidak berdampak langsung pada masyarakat serta menurunkan Standar Satuan Harga (SSH) untuk proyek bangunan fisik.
“SSH untuk bangunan, irigasi, hingga infrastruktur jalan kami turunkan dalam batas kewajaran, namun tetap mengutamakan kualitas. Tujuannya agar semakin banyak infrastruktur yang bisa dibangun,” jelas Ipuk.
Selain itu, efisiensi juga diterapkan dalam administrasi pemerintahan dengan penggunaan e-office, yang mengurangi kebutuhan ATK secara signifikan. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan aplikasi Sikawan, yang digunakan untuk administrasi internal pegawai Pemkab Banyuwangi.
“Seiring dengan kebijakan Presiden Prabowo, kami akan terus menjalankan efisiensi dan efektivitas anggaran. Ini menjadi momentum untuk memperkuat digitalisasi administrasi perkantoran dan pelayanan publik,” tambahnya.
Bupati Ipuk menegaskan bahwa langkah efisiensi akan terus dilakukan di tahun 2025, bahkan lebih ketat dalam memilah program yang benar-benar dibutuhkan. Meski demikian, program-program yang berdampak besar bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
(Red)
