Banyuwangi — Belasan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Banyuwangi, Senin (17/2/2025). Mereka menuntut pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak negatif pada sektor pendidikan.
Ketua BEM Untag Banyuwangi, Deni Oktaviano Pratama, mengungkapkan keprihatinannya terhadap pemangkasan anggaran di sektor pendidikan. Deni menilai bahwa pemangkasan tersebut dapat menyebabkan sejumlah masalah, seperti kekurangan tenaga pengajar dan terbatasnya fasilitas pendidikan.
“Pemangkasan dana untuk program pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, bisa menimbulkan berbagai masalah, seperti berkurangnya jumlah tenaga pengajar, terbatasnya fasilitas pendidikan, dan kekurangan buku serta alat pembelajaran,” ujar Deni dalam orasinya.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menuntut agar pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Mereka juga meminta penghapusan kekerasan di institusi pendidikan, penolakan terhadap kenaikan UKT, dan peningkatan gaji bagi tenaga pendidik honorer.
“Kami mendesak Presiden Prabowo dan pemerintah pusat untuk mengkaji lebih dalam kebijakan efisiensi anggaran ini,” tegas Deni.
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, yang menemui para mahasiswa, berjanji akan meneruskan tuntutan mereka ke pemerintah pusat. Untuk masalah gaji tenaga pendidik honorer di Banyuwangi, Michael berencana untuk membahasnya dengan Bupati Banyuwangi.
“Semua tuntutan ini sangat masuk akal, supaya pendidikan tidak dipangkas habis-habisan,” ujar Michael.
(Red)
