Banyuwangi – Korupsi masih menjadi momok utama yang menghambat kemajuan bangsa, termasuk dalam sektor ketahanan pangan. Menyikapi hal ini, Sekber Lembaga dan Media Kabupaten Banyuwangi menggelar Dialog Publik dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2025. Bertempat di Genteng, Banyuwangi, Sabtu (22/2/2025), dialog ini mengusung tema “Peranan Pers Mengawal Ketahanan Pangan Menuju Kemandirian Bangsa Bebas Korupsi”.
Ketua Panitia, Nur Kholis, dalam sambutannya menegaskan bahwa pers memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan publik. Ia menyoroti bagaimana korupsi telah merusak berbagai sektor, termasuk ketahanan pangan, yang seharusnya menjadi prioritas utama bagi kesejahteraan masyarakat.
“Pers harus berdiri di garda terdepan dalam mengawal kebijakan ketahanan pangan dan memberantas praktik korupsi. Dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan petani dan peningkatan produksi pangan justru banyak disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab,” tegas Nur Kholis.
Menurutnya, korupsi dalam sektor pangan tidak hanya merugikan negara dari sisi anggaran, tetapi juga mengancam kesejahteraan rakyat. Salah urus anggaran pertanian, manipulasi distribusi pangan, hingga permainan harga di pasar, semuanya merupakan dampak nyata dari praktik korupsi yang tidak terkendali.
Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, di antaranya Kasi Humas Polresta Banyuwangi IPDA Suwandono, Amir Makruf Khan Banyuwangi TV
Ketua Banyuwangi Corruption Watch (BCW) Masruri, perwakilan dari PWI Banyuwangi Agus Imawan, Selain itu, berbagai organisasi media dan hukum yang tergabung dalam Sekber Lembaga dan Media Kabupaten Banyuwangi turut ambil bagian dalam diskusi ini.
Nur Kholis menegaskan bahwa pers harus semakin kuat dan tegas dalam menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial. Ia merinci beberapa poin penting yang harus terus diperjuangkan:
- Menghasilkan jurnalisme berkualitas dan berintegritas untuk membongkar praktik korupsi yang merugikan sektor ketahanan pangan.
- Mengedukasi masyarakat agar lebih kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah, terutama terkait pertanian dan pangan.
- Menumbuhkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air, sehingga masyarakat lebih peduli terhadap upaya pemberantasan korupsi.
- Mendukung ekosistem pers yang adaptif dan independen, agar tidak mudah ditekan oleh kepentingan politik atau oligarki.
- Menjunjung tinggi kebebasan pers, karena tanpa kebebasan, pers tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial yang efektif.
“Korupsi adalah musuh bersama yang harus kita lawan. Jangan sampai sektor pangan yang seharusnya menjamin kesejahteraan rakyat justru menjadi ladang bancakan bagi para koruptor. Pers harus terus mengawal, mengkritisi, dan mengungkap berbagai penyimpangan yang terjadi,” tegas Nur Kholis.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara media, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memerangi korupsi. Menurutnya, tanpa pengawasan yang ketat, berbagai kebijakan di sektor pangan rawan diselewengkan oleh pihak-pihak yang hanya mementingkan keuntungan pribadi.
Di akhir sambutannya, Nur Kholis mengapresiasi seluruh narasumber, panitia, dan peserta yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Ia berharap diskusi ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat peran pers dalam memberantas korupsi dan memastikan bahwa kebijakan ketahanan pangan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
“Mari kita jadikan peringatan Hari Pers Nasional ini sebagai pengingat bahwa pers bukan sekadar penyampai berita, tetapi juga benteng terakhir dalam menjaga demokrasi dan keadilan bagi rakyat Indonesia,” tutupnya.
(Red)
