Banyuwangi, 26 Maret 2025 – Proyek Terminal Wisata Terpadu Banyuwangi kembali menjadi sorotan publik. Bangunan yang menghabiskan hampir Rp100 miliar ini justru berakhir sebagai tempat penjualan kopi dan bunga hias, jauh dari tujuan awalnya sebagai pusat transportasi wisata. Kondisi ini memicu kritik tajam terhadap pemerintah atas dugaan pemborosan anggaran dan kegagalan dalam pengelolaan proyek publik.
HS, seorang penggiat dan pemerhati kerukunan umat beragama, mempertanyakan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan bahwa uang rakyat digunakan dengan bijak.
“Di mana tanggung jawab para pejabat? Rakyat berhak tahu siapa yang diuntungkan dari proyek ini dan mengapa aset sebesar ini dibiarkan terbengkalai,” tegasnya.
Sudah lebih dari satu dekade bangunan ini berdiri, tetapi manfaatnya bagi masyarakat nyaris tidak ada. Pemerintah daerah diminta untuk memberikan penjelasan yang jelas, bukan sekadar alasan klasik seperti perubahan kebijakan atau kendala teknis.
“Proyek ini jelas-jelas membuang uang rakyat. Hampir Rp100 miliar digelontorkan, tetapi tidak ada dampak nyata bagi masyarakat. Ini contoh kegagalan pengelolaan anggaran dan kurangnya transparansi dalam tata kelola pemerintahan,” lanjut HS.
Lebih jauh, HS mendesak agar skandal ini tidak dibiarkan begitu saja. Jika memang ada unsur kesalahan atau penyimpangan, maka hal ini harus diusut tuntas demi keadilan bagi rakyat Banyuwangi.
“Rakyat Banyuwangi berhak mendapatkan pemimpin yang benar-benar berpihak kepada mereka, bukan yang membangun proyek-proyek besar tanpa manfaat hanya demi kepentingan segelintir orang,” pungkasnya.
Publik kini menanti langkah konkret dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini dan memastikan bahwa proyek-proyek serupa dikelola dengan lebih transparan serta akuntabel.
(Red)
