Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus mendorong terciptanya lingkungan kerja inklusif bagi penyandang disabilitas melalui pelatihan pertukangan. Program ini bertujuan membuka akses kerja setara di sektor konstruksi yang selama ini didominasi tenaga kerja non-disabilitas.
“Kami ingin program ini bukan hanya soal pelatihan, tetapi menjadi tonggak komitmen bersama untuk membuka ruang yang setara bagi semua,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kamis (8/5/2025).
Sebanyak 20 penyandang disabilitas daksa dan rungu mengikuti pelatihan selama empat hari, 21–24 April 2025, di SMKN Glagah. Pelatihan ini ditutup dengan uji sertifikasi kompetensi.
Program ini merupakan bagian dari inisiatif Gender Equality and Social Inclusion in Infrastructure (GESIT) yang didukung Kemitraan Indonesia-Australia untuk Infrastruktur (KIAT), serta diinisiasi oleh Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Banyuwangi.
Bupati Ipuk menekankan pentingnya sertifikasi sebagai modal bersaing secara profesional di dunia kerja. Ia juga menyatakan bahwa pelatihan ini membentuk paradigma baru bahwa pekerjaan konstruksi terbuka bagi semua, termasuk disabilitas.
“Di Banyuwangi, kami sudah memulai inklusi sejak level pendidikan melalui program Agage Pintar. Kami juga mendorong dunia usaha menerima tenaga kerja disabilitas dan menyediakan jalur khusus disabilitas dalam formasi CPNS,” tambahnya.
Ketua pelaksana dari PPDI Banyuwangi, Umar Asmoro, menjelaskan bahwa pelatihan ini mencakup keahlian pertukangan, perpipaan, dan sanitasi.
“Materi disesuaikan dengan kondisi peserta, seperti pemasangan bata, kusen, plester, acian, pengecatan, serta plumbing. Setelah pelatihan, peserta menjalani uji kompetensi dan akan memperoleh sertifikat BNSP sesuai jabatan kerja masing-masing,” jelas Umar.
Sertifikat tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kredibilitas para peserta dalam dunia kerja.
(Red)
