JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan prestasi nasional. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menganugerahkan penghargaan kepada Banyuwangi sebagai kabupaten dengan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah terbaik tahun 2025. Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Mendagri Tito Karnavian kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Senin (1/12/2025) di Jakarta.
Mendagri Tito menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan instrumen untuk mendorong para kepala daerah bekerja secara nyata dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Penghargaan ini untuk mendorong para kepala daerah menunjukkan kinerja terbaiknya, beribadah kepada masyarakat dalam menjalankan amanah,” ujar Tito.
Ia menambahkan bahwa penilaian juga menjadi dasar pembagian insentif sesuai capaian kinerja. “Daerah harus berlomba-lomba menghadirkan kinerja terbaik,” tegasnya.
Skor Tertinggi Nasional: Banyuwangi Kalahkan Kabupaten Berfiskal Besar
Banyuwangi berhasil meraih skor 82,92, tertinggi untuk kategori kabupaten. Nilai tersebut jauh melampaui skor terendah nasional 23,24 dan berada di atas rata-rata nasional sebesar 65,15. Penilaian dilakukan lintas kategori daerah, baik berfiskal rendah, sedang, maupun tinggi.
Perwakilan dewan juri, Khairul Anam (GM Pusat Data Tempo), menjelaskan bahwa penilaian menggunakan empat parameter utama:
- Indeks Inovasi Daerah (IID)
- Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IPSPM)
- Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KPPD)
- Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK
Seluruh data bersumber dari lima indeks Kemendagri serta empat indeks Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Kesehatan untuk periode kinerja 2024–2025.
“Secara keseluruhan, hasil ini mencerminkan pemerintahan yang inovatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik,” tegas Anam.
Ipuk: Prestasi Ini Karena Orkestrasi Kinerja dan Layanan Publik yang Partisipatif
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menekankan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen Pemkab Banyuwangi.
“Alhamdulillah, Banyuwangi menjadi satu-satunya kabupaten yang meraih penghargaan di bidang tata kelola pemerintahan daerah, baik dari kategori fiskal rendah, sedang, maupun tinggi,” ujarnya.
Menurut Ipuk, kunci keberhasilan terletak pada orkestrasi lintas sektor melalui Weekly Meeting yang rutin melibatkan seluruh OPD dan para camat. Forum mingguan ini dipakai untuk mengurai persoalan secara langsung dan membagi tuntas tugas antar-OPD.
“Tidak ada lagi ego sektoral yang membuat persoalan mandek,” tegasnya.
Selain itu, Pemkab Banyuwangi memperkuat prinsip Banyuwangi Melayani, yakni layanan publik partisipatif yang mewajibkan setiap OPD membuka kontak penanggung jawab langsung kepada masyarakat.
“Langkah ini memutus jalur makelar, pungli, dan praktik-praktik tidak sehat dalam pelayanan publik,” tambah Ipuk.
Diharapkan Jadi Pemacu Kinerja Birokrasi
Ipuk berharap capaian ini menjadi pemantik peningkatan profesionalitas ASN Banyuwangi.
“Ini menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran birokrasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.
(Red).
