BANYUWANGI — Pemerintah pusat mulai menata langkah serius dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan. Salah satu terobosan strategis yang kini disiapkan adalah skema penjaminan harga hasil tangkapan laut agar nelayan tidak lagi terjebak ketidakpastian pasar saat musim panen ikan melimpah.
Komitmen tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat berdialog langsung dengan ratusan nelayan di Banyuwangi. Dalam agenda tersebut, pemerintah menegaskan akan membangun sistem penyerapan hasil laut yang lebih terstruktur melalui integrasi dengan program nasional pemenuhan gizi masyarakat.
Skema ini dinilai menjadi langkah penting untuk memutus persoalan klasik yang selama bertahun-tahun membayangi kehidupan nelayan, yakni anjloknya harga ikan ketika hasil tangkapan melimpah dan lemahnya posisi tawar di hadapan tengkulak maupun pasar.
“Nelayan harus mendapatkan kepastian keuntungan. Jangan sampai mereka sudah mengeluarkan tenaga dan biaya besar melaut, tetapi harga jual ikan justru tidak menentu,” tegas Zulhas.
Pemerintah juga mulai menyiapkan ekosistem pendukung yang lebih modern dan terintegrasi, mulai dari pembangunan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage), pabrik es, hingga penguatan koperasi nelayan di kawasan pesisir. Kehadiran infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperpanjang daya simpan hasil laut sehingga nelayan tidak dipaksa menjual ikan dengan harga murah saat pasar sedang lesu.
Menurut Zulhas, hasil tangkapan yang belum terserap pasar nantinya dapat dialihkan untuk mendukung kebutuhan program Makan Bergizi Gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dengan mekanisme tersebut, rantai distribusi pangan menjadi lebih stabil sekaligus memberi jaminan pasar bagi nelayan.
Langkah ini dinilai sebagai model baru pembangunan ekonomi pesisir berbasis perlindungan sumber daya masyarakat. Tidak hanya memperkuat sektor perikanan, tetapi juga menciptakan kesinambungan antara produksi pangan laut dan kebutuhan gizi nasional.
Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, yang turut mendampingi kegiatan tersebut menilai skema tersebut dapat menjadi angin segar bagi masyarakat pesisir Banyuwangi yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor kelautan dan perikanan.
“Ini bukan hanya soal harga ikan, tetapi tentang bagaimana negara hadir memberi kepastian ekonomi kepada nelayan,” ujarnya.
Dukungan terhadap rencana tersebut juga datang dari kelompok nelayan setempat. Mereka berharap program penyerapan ikan benar-benar direalisasikan secara konsisten agar kesejahteraan nelayan meningkat dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada permainan harga pasar.
Selain itu, para nelayan juga meminta pemerintah melengkapi dukungan dengan fasilitas strategis lain seperti SPBU khusus nelayan guna menekan biaya operasional melaut yang selama ini cukup membebani.
Kebijakan ini memperlihatkan bahwa pembangunan daerah berbasis potensi sumber daya tidak hanya berfokus pada eksploitasi hasil laut, tetapi juga pada penguatan sistem distribusi, perlindungan harga, serta keberpihakan terhadap pelaku utama sektor perikanan.
Dengan potensi kelautan yang besar, Banyuwangi dinilai memiliki peluang menjadi salah satu model pengembangan ekonomi maritim nasional yang lebih modern, berkeadilan, dan berkelanjutan.
(Redaksi – Media Nasional Ganesha Abadi)
