BANYUWANGI – Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Banyuwangi menuai kritik keras dari berbagai kalangan internal partai dan pengamat politik lokal. Pasalnya, figur yang ditetapkan sebagai Ketua DPC justru merupakan kader dengan perolehan dukungan paling rendah dalam proses penjaringan Pengurus Anak Cabang (PAC).
Berdasarkan data hasil penjaringan PAC se-Kabupaten Banyuwangi, dukungan mayoritas kader akar rumput secara jelas mengerucut pada nama-nama tertentu. Namun ironisnya, keputusan akhir justru menetapkan sosok yang hanya memperoleh satu dukungan, jauh di bawah kandidat lain yang memperoleh belasan suara.
Penjaringan PAC Diabaikan, Aspirasi Akar Rumput Terpinggirkan
Penjaringan PAC sejatinya merupakan mekanisme strategis partai untuk menyerap aspirasi kader di tingkat bawah. PAC adalah struktur terdepan yang bersentuhan langsung dengan rakyat, mesin ideologis, sekaligus ujung tombak pemenangan partai dalam setiap kontestasi politik.
Ketika hasil penjaringan tersebut tidak dijadikan pijakan utama, bahkan terkesan diabaikan, maka muncul pertanyaan serius:
apakah proses penjaringan hanya sekadar formalitas administratif tanpa makna substantif?
“Jika suara mayoritas PAC tidak lagi menjadi pertimbangan penting, maka demokrasi internal partai berpotensi direduksi menjadi prosedur semu,” ujar Mbah geger kader senior PDIP Banyuwangi.
Sah Secara Aturan, Namun Cacat Secara Etika Politik
Secara normatif, AD/ART PDI Perjuangan memang memberikan kewenangan penuh kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam menetapkan Ketua DPC. Namun keputusan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dimensi etika politik dan legitimasi kader.
Penetapan pimpinan partai yang bertolak belakang dengan suara mayoritas PAC berpotensi:
- Melemahkan soliditas struktur
- Menurunkan semangat kader akar rumput
- Memicu konflik internal laten
- Menggerus kepercayaan kader terhadap mekanisme organisasi
Demokrasi internal partai bukan hanya soal legalitas prosedur, tetapi juga soal keadilan, keterwakilan, dan penghormatan terhadap aspirasi kolektif kader.
Musyawarah Mufakat Dipertanyakan
PDI Perjuangan selama ini menjunjung tinggi prinsip musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan strategis. Namun realitas di Banyuwangi justru menunjukkan arah sebaliknya.
Alih-alih menghasilkan kesepahaman bersama, keputusan yang diambil dinilai tidak mencerminkan semangat mufakat, karena mengabaikan peta dukungan yang sangat timpang.
Kondisi ini berpotensi menciptakan preseden buruk dalam tata kelola organisasi partai di daerah.
Ancaman Serius bagi Soliditas dan Elektabilitas Partai
Jika tidak disikapi secara bijak, polemik ini dikhawatirkan akan berdampak langsung pada kinerja organisasi partai di Banyuwangi. Ketidakpuasan struktural dapat menjelma menjadi resistensi diam-diam yang berujung pada melemahnya kerja-kerja politik partai di lapangan.
Dalam konteks menghadapi agenda politik ke depan, termasuk konsolidasi pasca-Pemilu, soliditas internal adalah kunci. Mengabaikan suara PAC sama halnya dengan mengabaikan denyut nadi partai itu sendiri.
Desakan Evaluasi dan Klarifikasi Terbuka
Atas kondisi tersebut, sejumlah kader dan elemen internal mendesak:
- Evaluasi terbuka atas proses Konfercab PDIP Banyuwangi
- Penjelasan resmi DPP dan DPD PDIP Jawa Timur terkait dasar pertimbangan penetapan Ketua DPC
- Penguatan kembali peran dan martabat PAC sebagai pilar utama partai
Transparansi dan komunikasi politik yang jujur dinilai menjadi langkah penting untuk meredam kegaduhan dan memulihkan kepercayaan kader.
Menjaga Marwah Partai Ideologis
Sebagai partai ideologis yang lahir dari semangat demokrasi dan keberpihakan pada rakyat kecil, PDI Perjuangan dituntut konsisten dalam menerapkan nilai-nilai tersebut ke dalam tata kelola internal organisasi.
Keputusan yang sah secara administratif, namun mengabaikan rasa keadilan kader, berpotensi mencederai marwah partai di mata pendukungnya sendiri.
(Red)
