BANYUWANGI — Akumulasi kekecewaan masyarakat atas kerusakan infrastruktur jalan akhirnya memuncak. Sejumlah warga di Banyuwangi melakukan aksi simbolik dengan menanam pohon pisang di ruas jalan yang rusak parah, sebagai bentuk protes terbuka terhadap lambannya penanganan jalan serta minimnya kehadiran negara dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan publik.
Aksi tersebut dipicu oleh kondisi jalan yang telah lama rusak, berlubang, dan membahayakan pengguna. Bahkan, demi mencegah kecelakaan yang lebih fatal, arus kendaraan roda empat terpaksa dialihkan sementara, menyusul kerusakan yang semakin meluas dan tidak memungkinkan dilalui secara aman.
Warga menuturkan, kerusakan jalan bukan hanya berdampak pada aktivitas ekonomi, tetapi juga menyentuh kehidupan sosial sehari-hari. “Kerusakannya sudah sampai ke pemukiman, rumah warga, tempat usaha, bahkan anak-anak jadi korban karena sering jatuh,” ungkap salah satu warga dengan nada kecewa.
Lebih jauh, masyarakat mempertanyakan ketimpangan antara eksploitasi sumber daya alam dan kesejahteraan infrastruktur daerah. Dalam salah satu pernyataan warga yang viral, terselip kritik tajam terhadap keberadaan tambang emas Tumpang Pitu yang dikelola PT Bumi Suksesindo (BSI).
“Padahal di Banyuwangi ada tambang emas Tumpang Pitu dengan pendapatan besar. Tapi kenapa jalan-jalan masih banyak yang rusak parah? Ke mana larinya hasil tambang emas itu?” ujar warga dengan nada mempertanyakan akuntabilitas.
Tak hanya soal jalan rusak, aktivitas pertambangan juga dikeluhkan karena dampak lingkungan dan sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Warga menyebut, hampir setiap hari terdengar suara ledakan keras menyerupai bom dari kawasan tambang.
“Siang hari saat mau istirahat saja sulit. Suaranya meletus-meletus, sangat mengganggu,” keluh warga lainnya. Kondisi ini dinilai telah mengusik ketenangan, kenyamanan, dan hak dasar masyarakat untuk hidup di lingkungan yang aman dan sehat.
Fenomena penanaman pisang di jalan rusak bukan sekadar aksi spontan, melainkan sinyal kuat adanya krisis kepercayaan publik terhadap pengelolaan pembangunan daerah. Masyarakat menilai, keberadaan industri ekstraktif berskala besar seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan warga lokal.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah daerah maupun manajemen tambang terkait tuntutan warga dan keluhan yang disampaikan. Publik kini menanti langkah konkret, bukan sekadar janji, agar pembangunan tidak hanya berhenti pada angka pendapatan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di akar rumput.
Aksi warga ini menjadi pengingat bahwa pembangunan yang abai terhadap keadilan sosial dan keselamatan publik berpotensi memicu gejolak sosial. Pemerintah dan pemangku kepentingan dituntut hadir, transparan, serta bertanggung jawab dalam memastikan hasil kekayaan alam daerah kembali untuk kepentingan rakyat.
(Red)
