Banyuwangi – Sejumlah aktivis menggelar aksi demonstrasi di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Pemda Banyuwangi pada Senin (17/02/2025), menuntut kejelasan terkait kasus korupsi Mamin fiktif yang menyeret Nafiul Huda (NH) sebagai tersangka. Aksi demonstrasi ini merupakan langkah untuk menuntut keadilan.
Mereka mengecam Kejari Banyuwangi yang dinilai tidak menindaklanjuti putusan pengadilan atas pembatalan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap NH. Padahal, NH telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 2022, namun tetap bebas dan masih memegang jabatan penting di Pemerintah Daerah Banyuwangi setelah SP3 dikeluarkan oleh Kejari.
Dalam aksi demonstrasi ini, mereka juga menyerukan transparansi dalam proses hukum yang berjalan.
Ketidakpuasan aktivis yang tergabung memuncak hingga mereka menggugat keputusan tersebut melalui pra peradilan di Pengadilan Negeri (PN). Hasilnya, PN Banyuwangi membatalkan SP3 tersebut, namun hingga kini Kejari dinilai belum mengambil langkah konkret.
Dalam aksi yang berlangsung sekitar satu jam, aktivis seperti Pasopati Abi Arbain, Masruri, secara bergantian melakukan orasi. Mereka menyerukan tegaknya supremasi hukum dan menegaskan bahwa tidak boleh ada pejabat yang kebal hukum.
Hingga saat ini, para aktivis berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini dan menekan Kejari agar segera mengambil tindakan hukum sesuai putusan pengadilan.
Pasopati menuntut keadilan dan memprotes keputusan Kejaksaan Negeri Banyuwangi yang tidak menindaklanjuti putusan pengadilan atas pembatalan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang disematkan pada tersangka kasus korupsi Mamin fiktif, Nafiul Huda (NH),” ujarnya,
“Kita tidak bisa diam ketika melihat keadilan tidak ditegakkan. Kita tidak bisa diam ketika melihat pejabat yang korup tidak dihukum. Kita harus berbicara, kita harus bertindak, dan kita harus menuntut keadilan.
Kejaksaan Negeri Banyuwangi harus segera memanggil dan menjebloskan NH ke penjara. Kejaksaan Negeri Banyuwangi harus segera menindaklanjuti putusan pengadilan dan tidak membiarkan pejabat yang korup bebas dari hukuman.
“Kita tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Kita tidak akan berhenti sampai pejabat yang korup dihukum. Kita akan terus berjuang, kita akan terus berbicara, dan kita akan terus menuntut keadilan.
kita harus bersatu dan berjuang untuk keadilan. Kita harus bersatu dan berjuang untuk menghentikan korupsi. Kita harus bersatu dan berjuang untuk membangun negara yang lebih baik,” tutupnya.
(Red)
