BANYUWANGI – Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dalam bidang transformasi digital pemerintahan. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Banyuwangi dinobatkan sebagai pemerintah daerah dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tertinggi di Indonesia.
Dalam hasil pemantauan SPBE terbaru, Banyuwangi meraih nilai 4,87 dari skala maksimal 5, masuk kategori Memuaskan. Capaian tersebut menempatkan Banyuwangi di posisi teratas untuk kategori pemerintah daerah, melampaui seluruh provinsi maupun kabupaten/kota di Tanah Air.
Secara nasional, lima instansi dengan nilai SPBE tertinggi yakni KemenPAN-RB (4,88), Pemkab Banyuwangi (4,87), Pemprov Jawa Barat (4,80), Pemprov Jawa Timur (4,79), dan Pemkot Surabaya (4,78). Sementara itu, rata-rata indeks SPBE nasional berada pada angka 3,23.
Evaluasi SPBE tahun 2025 dilakukan terhadap 47 indikator yang mencakup empat domain utama, yakni kebijakan internal, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, serta layanan SPBE. Penilaian ini menyoroti penerapan layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen jangka panjang pemerintah daerah dalam membangun ekosistem digital di seluruh lini birokrasi.
“Prestasi ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus memperkuat pemanfaatan sistem elektronik, baik dalam administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik. Kami juga terus memperbaiki tata kelola serta meningkatkan kapasitas aparatur,” ujar Ipuk.
Evaluasi SPBE dilaksanakan setiap dua tahun sebagai instrumen untuk memastikan transformasi digital instansi pemerintah berjalan konsisten dan sejalan dengan kebijakan nasional. Indeks SPBE juga menjadi tolok ukur kematangan digital pemerintah pusat dan daerah.
Sebagai bentuk kepercayaan pemerintah pusat, Banyuwangi ditunjuk sebagai pilot project transformasi digital nasional, khususnya dalam digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Melalui aplikasi Portal Perlinsos, penyaluran bansos diharapkan lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran.
Program tersebut telah diuji coba sejak September 2025 dan dinilai berhasil, sehingga ke depan akan direplikasi di sejumlah daerah lain di Indonesia.
“Banyuwangi dipercaya menjadi laboratorium hidup transformasi digital pemerintahan daerah, khususnya dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih efektif,” tambah Ipuk.
Sebelumnya, Banyuwangi juga telah mengembangkan inovasi Smart Kampung sejak 2016. Program ini mengintegrasikan layanan publik digital hingga tingkat desa, mencakup layanan kependudukan, pendidikan, kesehatan, serta pengelolaan bantuan sosial.
(Red)
