Banyuwangi – Kabupaten Banyuwangi resmi ditunjuk pemerintah pusat sebagai lokus pilot project digitalisasi program perlindungan sosial (perlinsos) nasional. Program ini merupakan mandat Presiden Prabowo kepada Menteri Sosial bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial (bansos).
“Tiga pesan kunci Presiden kepada Menteri Sosial adalah pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, serta Bantuan Sosial Tepat Sasaran,” kata Andy Kurniawan, Tenaga Ahli Menteri Sosial.
Sebagai bagian dari persiapan, ratusan agen perlinsos di Banyuwangi mendapat pelatihan intensif terkait penggunaan Portal Perlinsos. Digitalisasi ini dirancang agar bansos lebih akurat dan tepat sasaran. Melalui portal tersebut, masyarakat bisa mendaftar mandiri menggunakan ponsel atau dibantu oleh agen perlinsos yang terdiri dari pendamping PKH dan TKSK.
“Sistem ini dibuat untuk memudahkan masyarakat mendaftar bansos, sementara agen perlinsos hanya perlu fokus pada proses registrasi,” tambah Andy.
Sebanyak 167 Pendamping PKH dan 25 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dilatih oleh tim Gugus Tugas KPTDP melalui Bimtek Training of Trainer (TOT) selama tiga hari di Banyuwangi, 9–11 September 2025.
Fathur Rahman Utomo, Dewan Ekonomi Nasional, menjelaskan pendaftaran masyarakat Banyuwangi dijadwalkan pada akhir September 2025. “Perlu dicatat, pendaftaran ini untuk bansos tahun 2026. Penetapan KPM tahun 2025 masih menggunakan metode lama,” jelasnya.
Pilot project ini meliputi empat tahap, mulai dari pendaftaran, seleksi, pemberitahuan hasil, hingga mekanisme sanggahan. Pada tahap seleksi, para pakar kemiskinan akan merumuskan kriteria kelayakan berbasis data lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat DTSEN.
“Para agen tidak perlu menjelaskan alasan pendaftar diterima atau ditolak. Cukup lakukan registrasi, sementara keputusan kelayakan ditentukan oleh sistem dengan formulasi dari pakar kemiskinan,” ujar Rahmat Danu Andika, Principal Govtech Expert Dewan Ekonomi Nasional.
Salah satu pendamping PKH asal Kecamatan Glagah, Tanti, mengaku program ini sangat memudahkan. “Pendaftaran hanya butuh satu hingga dua menit, lalu warga tinggal menunggu hasilnya sekitar satu bulan,” ungkapnya.
Tahap pemberitahuan hasil nantinya akan disampaikan melalui Portal Perlinsos, termasuk alasan bila pendaftar tidak lolos. Warga yang dinyatakan tidak layak juga diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. Selain pendamping PKH dan TKSK, pihaknya juga akan menggerakkan kader Dasa Wisma dan operator desa sebagai agen perlinsos.
“Kami ingin memastikan warga tidak bingung mencari pendamping. Mereka bisa langsung mendaftar melalui perangkat desa maupun kader di wilayah masing-masing,” kata Ipuk.
(Red)
