Banyuwangi – Banyuwangi resmi ditunjuk sebagai pilot project digitalisasi bantuan sosial (Bansos). Hal ini dipaparkan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama 20 kementerian dan lembaga terkait penyempurnaan sistem digitalisasi Bansos, di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Rakor yang dipimpin Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan tersebut dihadiri empat menteri, empat wakil menteri, serta pimpinan sejumlah kementerian dan lembaga.
Dalam kesempatan itu, Ipuk menjelaskan bahwa transformasi digital di Banyuwangi telah berjalan sejak 2013 dan kini terus berkembang. Salah satunya melalui program B-One ID (Banyuwangi Satu ID), yang memungkinkan masyarakat mengakses seluruh layanan publik cukup dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), mulai dari layanan kesehatan, perizinan, hingga program penanggulangan kemiskinan.
“Penyempurnaan digitalisasi Bansos dari pemerintah pusat akan berdampak besar bagi pelayanan lmasyarakat, karena bisa menjangkau sektor yang lebih luas, tidak hanya terkait bansos,” ujar Ipuk.
Ipuk juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan pemerintah pusat. “Kami berterima kasih karena apa yang kami lakukan di daerah mendapatkan support penuh. Hal ini akan semakin memperkuat upaya transformasi digital di Banyuwangi,” imbuhnya.
Mendengar paparan tersebut, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Banyuwangi. Ia bahkan meminta agar Bupati Ipuk dapat berbagi pengalaman membangun digitalisasi dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
“Itu keren. Saya akan minta Mendagri menggelar rapat umum secara virtual, dan Ibu Bupati bisa share pengalaman ke daerah-daerah lain,” kata Luhut.
Ia menegaskan bahwa digitalisasi akan memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas penyaluran bansos. Dengan sistem digital terintegrasi, distribusi bantuan seperti bansos tunai, subsidi, hingga stimulus ekonomi dapat lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi potensi pemborosan anggaran.
Tak hanya itu, Luhut menyebut efektivitas penyaluran bansos akan berdampak langsung pada perekonomian nasional. “Jika bansos tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran, kontribusinya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3 hingga 0,4 persen,” jelasnya.
Ia pun meminta Kemendagri menyiapkan daerah lain untuk mengadopsi model digitalisasi seperti yang sudah dijalankan Banyuwangi.
“Jangan tunggu, siapkan dari sekarang. Berikan model Banyuwangi sebagai acuan. Jadi ketika Banyuwangi sudah mulai, daerah lain juga sudah siap pada level tertentu,” tegas Luhut.
(Red)
