Banyuwangi — Kabupaten Banyuwangi dinyatakan siap menggelar Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan mulai dilaksanakan pada Senin (14/7/2025). Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Kesepakatan tersebut memuat kerja sama teknis pelaksanaan Sekolah Rakyat di Banyuwangi. Mensos Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyebut Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang lebih dulu melaksanakan program ini karena dinilai telah memenuhi semua persyaratan, baik infrastruktur, kesiapan siswa, maupun tenaga pendidik.
“Dari hasil asesmen Kementerian PU, Banyuwangi dinyatakan layak sebagai lokasi Sekolah Rakyat rintisan,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul menjelaskan, terdapat dua jenis Sekolah Rakyat yang didirikan oleh Kemensos, yakni Sekolah Rakyat rintisan dan Sekolah Rakyat permanen. Sekolah Rakyat rintisan memanfaatkan aset-aset yang dinyatakan layak oleh Kementerian PU, seperti gedung milik Kemensos atau kementerian/lembaga lain, maupun gedung yang diusulkan pemerintah daerah atau pihak lain.
“Termasuk gedung-gedung yang diusulkan oleh pemda, universitas, atau pihak lain yang kemudian dinyatakan layak oleh Kementerian PU,” jelasnya.
Selain di Banyuwangi, Sekolah Rakyat rintisan juga akan mulai berjalan serentak di 63 daerah lainnya pada 14 Juli 2025. Sementara 37 daerah lain menyusul pada akhir Juli karena masih menunggu penyelesaian sarana dan prasarana.
Secara keseluruhan, Sekolah Rakyat rintisan akan melibatkan 9.755 siswa, 1.554 guru, dan 3.390 tenaga pendidik. “Alat belajar sudah kita coba simulasi. Secepatnya akan didistribusikan ke masing-masing titik Sekolah Rakyat,” ungkap Gus Ipul.
Untuk Sekolah Rakyat permanen, Kemensos bersama Kementerian PU merencanakan pembangunan sekitar 100 gedung sekolah rakyat permanen yang akan mulai dibangun pada September 2025. Gedung-gedung tersebut dirancang berkapasitas 1.000 siswa per sekolah, mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Inpres No. 8 Tahun 2025. Program ini bertujuan memperluas akses pendidikan sekaligus menjadi langkah konkret pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Sekolah Rakyat adalah strategi besar Bapak Presiden Prabowo untuk memperluas akses pendidikan dan menyiapkan generasi emas 2045,” tutur Gus Ipul.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengungkapkan, pelaksanaan Sekolah Rakyat di Banyuwangi akan digelar di gedung eks Balai Diklat PNS di Desa Tamansari, Kecamatan Licin. Gedung tersebut telah direnovasi agar siap difungsikan sebagai sekolah dan asrama.
“Kami memilih Balai Diklat karena struktur dan fasilitasnya sudah mendekati sekolah berasrama. Kini telah direnovasi oleh Kementerian PU,” jelas Ipuk.
Ia menambahkan, Pemkab Banyuwangi juga telah menyiapkan guru dan tenaga kependidikan dari kalangan ASN dan PPPK yang kompeten. “Nama-namanya sudah kami kirim ke pusat sesuai permintaan Kemensos,” pungkasnya.
(Red)
