Banyuwangi – Puluhan pegiat pekerja migran di Banyuwangi menggelar Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) untuk menjaring masukan terkait penguatan layanan yang lebih inklusif bagi pekerja migran. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, pada Kamis (12/12/2024).
Musrenbang ini melibatkan berbagai pihak, seperti kader desa peduli buruh migran (Desbumi), organisasi non-pemerintah (NGO) pegiat pekerja migran, serta pemerintah desa yang menjadi kantong-kantong pekerja migran di Banyuwangi.
Koordinator Migrant Care Banyuwangi, Uut Rohmatin, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan masukan dalam penguatan program perlindungan dan pelayanan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang telah dijalankan oleh Pemkab Banyuwangi. Selain itu, musrenbang ini juga bertujuan menjaring aspirasi kebutuhan PMI dari wilayah untuk diteruskan ke pemerintah pusat.
“Gagasan yang terjaring dari sini, akan kita usulkan kepada pemerintah pusat pada International Migrant Day yang akan berlangsung pertengahan Desember ini, untuk dijadikan bahan pertimbangan kebijakan pusat,” ujar Uut Rohmatin.
Berbagai masukan menjadi bahasan dalam kegiatan ini. Salah satunya datang dari Rohman Hadi Sucipto, Koordinator Advokasi Garda PMI, yang mengusulkan pembentukan satgas perlindungan pekerja migran untuk mempercepat penanganan masalah PMI.
Siti Khotimah juga mengusulkan sosialisasi parenting bagi keluarga PMI. Menurutnya, banyak kasus yang menimpa anak-anak PMI, seperti putus sekolah dan pernikahan dini, disebabkan oleh pergaulan bebas.
“Keluarga yang di rumah juga perlu kita beri edukasi, agar kejadian seperti ini tidak semakin meluas. Kami mohon, keluarga PMI menjadi perhatian utama agar diintervensi lebih,” ungkap Siti Khotimah.
Usulan lain yang muncul antara lain perluasan informasi lowongan kerja untuk difabel ke luar negeri, pemberdayaan purna PMI, dan penguatan literasi digital untuk PMI dan purna PMI.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan bahwa Pemkab Banyuwangi berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi PMI, purna PMI, dan keluarganya.
“Banyak program pemberdayaan yang kita gulirkan untuk peningkatan ekonomi warga, seperti pemberian alat usaha gratis dan pelatihan literasi keuangan. Ini juga diberikan kepada purna pekerja migran, agar mereka tetap berdaya setelah kembali,” ujar Bupati Ipuk.
Ipuk juga menyampaikan bahwa usulan dan masukan dari peserta musrenbang akan menjadi catatan penting bagi Pemkab Banyuwangi dalam meningkatkan pelayanan terkait pekerja migran dan keluarganya.
“Kami menyadari, Pemkab tidak bisa bekerja sendiri. Program yang kami laksanakan tentu masih memiliki kekurangan. Sehingga, masukan-masukan seperti forum ini akan menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan kami,” tambah Bupati Ipuk.
(Red).
