Jakarta – Banyuwangi ditetapkan sebagai pilot project nasional penyempurnaan digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos). Untuk memfinalisasi program tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menghadiri rapat koordinasi bersama 20 kementerian dan lembaga di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Rakor dipimpin Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan dan dihadiri empat menteri, yakni Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menpan RB Rini Widyantini, Menkomdigi Meutya Hafid, serta Menteri Bappenas Rachmat Pambudy. Turut hadir sejumlah wakil menteri dan pimpinan lembaga terkait.
Program digitalisasi bansos ini dijadwalkan diluncurkan pada September 2025 dengan Banyuwangi sebagai daerah percontohan. “Minggu ketiga September, pilot project akan dimulai di Banyuwangi. Rencananya Presiden Prabowo Subianto akan hadir langsung,” kata Luhut yang juga menjabat Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
Sistem baru tersebut dirancang untuk meningkatkan ketepatan sasaran, mengurangi inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri. Verifikasi data akan dilakukan lintas lembaga, mulai dari BPJS, BI–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.
Menurut Luhut, sistem digital ini berpotensi menghemat anggaran hingga Rp500 triliun. “Bansos bisa memberi dampak 0,3 hingga 0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Penerapan digitalisasi bansos akan diperluas ke daerah lain setelah tahap awal di Banyuwangi. Evaluasi akan dilakukan hingga Desember 2025, sebelum dicanangkan secara nasional pada Januari 2026.
Bupati Ipuk menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat. “Sejak 2012 kami mendorong transformasi digital hingga ke level desa dan kelurahan dengan fiber optic sebagai infrastruktur utama. Digitalisasi ini akan membuat bantuan lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Untuk mendukung program tersebut, Banyuwangi telah menyiapkan inovasi Banyuwangi One ID yang terintegrasi dengan aplikasi Smart Kampung berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sistem ini siap disinkronkan dengan Data Tunggal Sensus Ekonomi Nasional.
(Red)
