Jakarta – Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital menuai pujian dari sejumlah tokoh nasional, mulai dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hingga Penasehat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan.
“Kita akan piloting di Banyuwangi. Sistem akan kita integrasikan jadi satu sistem,” ujar Luhut saat memberikan sambutan pada penandatanganan Surat Keputusan Bersama tentang Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis (named) dan Tenaga Kesehatan (nakes) melalui Mall Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Banyuwangi ditunjuk sebagai salah satu daerah piloting nasional untuk penyelenggaraan perizinan tenaga medis dan kesehatan lewat MPPDN. Luhut menegaskan, bila proyek di Banyuwangi berjalan baik, maka pada Januari tahun depan program ini akan diluncurkan secara nasional.
Hal senada juga disampaikan Mendagri Tito Karnavian. Ia menilai digitalisasi yang dilakukan Banyuwangi sejalan dengan visi menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, efisien, dan terjangkau.
“Mall Pelayanan Publik di Banyuwangi merupakan salah satu yang terbaik. Pelayanannya top,” tegas Tito.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam acara tersebut, antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PANRB Rini Widyantini, Wamenkominfo Nezar Patria, dan Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi.
Banyuwangi sendiri dikenal sebagai pionir transformasi pelayanan publik dengan menghadirkan Mall Pelayanan Publik (MPP) pertama di Indonesia yang kini telah bertransformasi menuju digital. Melalui MPP Digital, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan, termasuk administrasi kependudukan hingga perizinan kesehatan.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat.
“Ini pelecut semangat bagi kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berdampak positif bagi masyarakat dan kemajuan daerah,” ujarnya.
Ipuk menegaskan, digitalisasi perizinan tenaga medis dan kesehatan menjadi kabar baik bagi nakes di Banyuwangi karena prosesnya kini lebih mudah dan cepat.
“Kita bersyukur, dengan dukungan seluruh stakeholder, Banyuwangi bisa menjadi yang terdepan dalam menyongsong program digitalisasi pemerintah pusat,” pungkasnya.
Saat ini, tercatat ada 199 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi pilot project sistem perizinan digital bagi nakes dan tenaga medis.
(Red)
