Banyuwangi – Pengelolaan sampah berbasis sirkular yang diterapkan di Banyuwangi menarik perhatian nasional. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bahkan datang langsung ke Banyuwangi untuk mengkaji sistem tersebut sebagai referensi penyusunan kebijakan persampahan nasional.
Deputi Bidang Persidangan DPD RI, Oni Choituddin, menyebut Banyuwangi sebagai contoh sukses pengelolaan sampah yang bernilai ekonomis dan kolaboratif. “Praktik baik dari Banyuwangi ini layak menjadi contoh daerah lain. Inilah alasan kami menggelar FGD di sini untuk memperoleh masukan komprehensif,” ujar Oni dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Banyuwangi, Rabu (11/6/2025).
Oni menegaskan, hasil FGD akan dibawa ke sidang DPD RI untuk menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat nasional. “Praktik-praktik di Banyuwangi akan kami laporkan ke pimpinan dan dibahas di masa sidang berikutnya,” tambahnya.
Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono mengungkapkan, pengelolaan sampah telah menjadi prioritas pembangunan daerah. Sistem pengelolaan dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir, dengan dukungan regulasi dan kolaborasi lintas sektor.
“Kami memiliki Perda, Perbup, hingga SE tentang pengurangan plastik. Kami juga bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Norwegia, Austria, dan Uni Emirat Arab,” jelas Mujiono.
Program pengelolaan sampah telah berlangsung sejak 2018 melalui Project Stop, yang berhasil membangun dua TPS 3R di Muncar dengan kapasitas masing-masing 8 dan 10 ton per hari, menjangkau 10 desa. TPS 3R Tembokrejo Muncar bahkan meraih Plakat Adipura sebagai TPS 3R Terbaik Nasional dari Kementerian LHK.
Selain itu, Banyuwangi memiliki TPS 3R di Desa Balak, Kecamatan Songgon, berkapasitas 84 ton per hari dan melayani 46 desa di 7 kecamatan. Saat ini, tengah dibangun TPS 3R di Desa Karetan, Kecamatan Purwoharjo, dengan kapasitas 160 ton per hari yang akan menjangkau 37 desa. Dua Stasiun Peralihan Antara (SPA) juga sedang dalam proses pembangunan.
(Red)
