Banyuwangi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi menerima kunjungan kerja Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI, Rabu (15/10/2025).
Rombongan dipimpin I.N.G. Surya Mataram, Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan, diterima Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, bersama Ketua Komisi I Marifatul Kamila, dan anggota Komisi IV Zamroni. Pertemuan membahas berbagai isu strategis terkait koordinasi dan sinkronisasi kebijakan keimigrasian serta pemasyarakatan di Banyuwangi.
Ketua Komisi I, Marifatul Kamila, menjelaskan salah satu fokus utama adalah dukungan legislatif untuk pembangunan Lapas Kelas IIA Banyuwangi yang baru. Lapas saat ini mengalami over kapasitas, dan lahan yang telah disiapkan Pemkab seluas 2,1 hektare dinilai masih kurang. “Dibutuhkan tambahan lahan hingga 4–5 hektare untuk memenuhi standar pembangunan,” ujarnya.
Selain pembangunan Lapas, pertemuan juga membahas pentingnya keberadaan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Kantor Imigrasi. Marifatul menekankan, dengan status Bandara Banyuwangi kembali menjadi bandara internasional, Kantor Imigrasi sangat dibutuhkan untuk mendukung pelayanan bagi wisatawan maupun warga negara asing.
“Kami dari DPRD siap memberikan dukungan agar layanan keimigrasian lebih mudah diakses masyarakat. Saat ini, Kantor Imigrasi Banyuwangi masih beroperasi sementara di Unit Layanan Paspor kawasan Ketapang,” tambahnya.
Kunjungan ini diikuti sejumlah pejabat Kemenko Kumham Imipas, antara lain Kabag Inspektorat Kyata Rulina, Analis Kebijakan Madya Sutoyo, Analis SDMA Ahli Muda Ellena Soraya, Analis Hukum Ahli Pertama Bella Tamora Debora, serta ADC Adam Firdaus. Rombongan juga didampingi Kalapas Kelas IIA Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa.
(Red)
