Banyuwangi – Sebuah gejolak besar tengah mengguncang Dunia Pendidikan tingkat SLTA di Banyuwangi pasca rame dugaan pungutan berdalih sumbangan, penjualan kain seragam hingga 40 oknum guru diduga terima tunjangan transport dari sumbangan wali murid salah satu SMA Negeri di Banyuwangi.
Kali ini isu protes dari internal sekolah, berita tak sedap, dewan guru dan staff Menyatakan Mosi Tidak Percaya kepada Kepala Sekolah diduga terjadi di SMA Negeri 1 Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi.
Munculnya isu dari mulut ke mulut hingga pesan WhatsApp tercium baunya hingga ke kontak WhatsApp aktivis muda peduli pendidikan Banyuwangi ini.
“Adanya chat kabar tidak sedap yang menurut saya luapan hati yang paling jujur dari Dewan guru berupa Mosi Tidak Percaya kepada Kepala Sekolah yang diduga terjadi di SMA Negeri 1 Tegaldlimo memang benar saya terima dari salah satu oknum dunia pendidikan SLTA di Banyuwangi ini adalah salah satu tugas berat peninggalan kepemimpinan kacabdin yang terdahulu kepada kacabdin baru” ujar ketua komunitas sadar hukum Banyuwangi ini.
“Tak mungkin ada asap kalau tidak ada apinya jadi saya yakin ini juga terjadi tidak serta merta, kuncinya adalah leadership Kepala Sekolah sebagai Nahkoda jalanya kegiatan belajar mengajar dan kegiatan tambahan lain yang sesuai regulasi dan transparan” lanjut aktivis yang di kenal dengan take line Salam Banyuwangi Sedang Tidak Baik – Baik saja ini.
Saat dimintai klarifikasi melalui pesan WhatsApp salah satu dewan guru maupun kepala sekolah SMA Negeri 1 Tegaldlimo tidak merespon justru membuat seolah membenarkan adanya isu tersebut.
“Atas isu tersebut kami sudah mencoba mengkonfirmasi kepada kepala sekolah, oknum dewan guru dan kasi SMA Kacabdin Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Banyuwangi tapi semua tidak merespon, ini salah satu sebab kami sampaikan Dunia Pendidikan Banyuwangi sedang berduka guru pahlawan tanpa tanda jasa terkesan sudah tiada”pungkas sugiarto
Latar Belakang Konflik Berdasarkan penelusuran redaksi, bibit ketidakpuasan sudah muncul sejak awal tahun ajaran baru. Sejumlah kebijakan strategis, mulai dari pengelolaan program sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, hingga alokasi anggaran, diambil langsung oleh kepala sekolah tanpa melalui rapat resmi atau forum musyawarah. Hal ini menimbulkan perasaan tersisih di kalangan guru dan staf, yang selama ini terbiasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Pihak kepala sekolah, oknum guru maupun pihak Dinas Pendidikan belum memberikan konfirmasi pertanyaan kami melalui pesan WhatsApp sampai dengan berita ini ditayangkan.
(Red)
