Banyuwangi – Setiap Minggu pagi, denyut ekonomi rakyat berdenyut di Taman Blambangan. Ratusan pelapak UMKM membangun perputaran uang tanpa sentuhan APBD, lewat Banyuwangi Creative Market (BCM). Namun kini, keberadaan mereka terancam. Pemerintah justru hendak memindahkan mereka ke lokasi lain tanpa kejelasan arah dan alasan. Kenapa?
Sejarah BCM dimulai akhir 2019. Saat itu, CFD dialihkan dari Jalan Ahmad Yani ke Jalan Dr. Sutomo. Camat Banyuwangi kala itu, Muhammad Lutfi, melihat potensi yang selama ini tercecer. Ia menyatukan pelapak, membentuk cikal bakal BCM yang dimulai dari tujuh pedagang, tumbuh jadi 185 pelapak aktif yang kini menopang ratusan keluarga.
Pandemi COVID-19 sempat mengguncang. Namun BCM justru tumbuh kuat. Mereka menampung mantan pekerja hotel, chef, hingga pelaku UMKM binaan berbagai instansi. Ketika CFD di tempat lain lesu, BCM justru bergairah.
Pada 2023, Muhammad Lutfi naik jabatan sebagai Plt. Kepala Bakesbangpol. Pengelolaan BCM diteruskan oleh Kepala Disbudpar MY. Bramudya. Legalitas pun diperkuat: BCM resmi menjadi “Pelapak CFD Blambangan” di bawah payung hukum Kemenkumham. Mereka mandiri, tanpa dana APBD.
Namun memasuki 2025, kondisi berubah. Ketika agenda kunjungan Wakil Presiden digelar, pelapak tiba-tiba dilarang jualan. Mereka tetap buka. Ironinya, kegiatan apel TNI-Polri tetap berjalan, bahkan sebagian aparat menikmati sarapan di tenda pelapak.
Puncak konflik terjadi 25 Juni 2025. Pelapak diundang untuk rapat “evaluasi”. Namun berubah menjadi pemaksaan relokasi ke Jalan Ahmad Yani. Tidak ada kajian, tidak ada dialog, hanya layout CFD baru yang disodorkan. Alasan revitalisasi Taman Blambangan dilontarkan, tapi hingga kini tak tampak papan proyek, peta zonasi, atau pun roadmap ekonomi yang mendasarinya.
Merasa tak lagi didampingi, BCM mengadu ke Rumah Kebangsaan Basecamp Karangrejo (RKBK) yang dipimpin Hakim Said, SH. Mereka juga mengajukan permohonan RDP ke DPRD Banyuwangi, berharap ada keberpihakan terhadap nasib ekonomi rakyat kecil.
“Kalau revitalisasi memang baik, kenapa harus menggusur pelapak yang sudah bertahun-tahun mandiri dan tidak membebani APBD? Kalau ingin membentuk zona ekonomi baru, ya paralel, bukan penggusuran,” tegas Rachmad Hidayat, Ketua BCM.
Kini BCM bersatu dengan satu semboyan: “Nang Kene Wae!”
Karena di sinilah mereka tumbuh, berdagang, dan bertahan. Di sinilah ekonomi rakyat hidup. Di sinilah UMKM menyambung harapan dengan tangan sendiri, bukan proposal dan janji.
(Red)
