Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar forum Rembuk Perempuan sebagai wadah menjaring aspirasi kaum perempuan untuk dijadikan masukan dalam perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan yang berlangsung di Aula Minak Jinggo, Kantor Pemkab Banyuwangi, Senin (29/9/2025), dihadiri 55 peserta dari berbagai organisasi perempuan lintas agama dan profesi.
Peserta forum terdiri dari perwakilan Fatayat dan Muslimat NU, Nasyiatul Aisyiyah, Wanita Bamag, Perkumpulan Perempuan Katolik Banyuwangi, Perempuan Budha, IWAPI, kader Posyandu, akademisi, hingga aktivis perempuan. Mereka menyampaikan beragam isu strategis yang dialami perempuan di Banyuwangi, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga politik.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan pentingnya forum ini sebagai bagian dari pembangunan inklusif. “Perempuan memiliki peran besar dalam berbagai sektor, termasuk UMKM, pendidikan, dan kesehatan. Rekomendasi yang muncul dari rembuk ini akan menjadi acuan prioritas dalam kebijakan daerah,” ujarnya.
Forum membahas empat kluster utama, yakni literasi keuangan, pencegahan kekerasan dan pernikahan dini, pengasuhan keluarga, serta partisipasi politik perempuan.
Dalam kluster literasi keuangan, peserta menyoroti masih terbatasnya pelatihan kewirausahaan dan akses modal. Mereka merekomendasikan adanya fasilitator desa yang mampu memberikan pelatihan manajemen usaha, marketing, hingga literasi keuangan berbasis komunitas.
Sementara itu, pada isu pengasuhan keluarga, forum mendorong optimalisasi Rumah Desa Sehat (RDS), penguatan Desa Ramah Perempuan dan Anak (DRPA), serta lahirnya Peraturan Desa terkait perlindungan perempuan dan anak.
Di bidang politik, peserta menekankan perlunya pendidikan politik dan pengarusutamaan gender di tingkat desa untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan.
Kepala Bappeda Banyuwangi, Suyanto Waspotondo, menyatakan bahwa seluruh rekomendasi forum akan ditindaklanjuti. “Setiap poin akan dianalisis dan dimasukkan secara bertahap dalam perencanaan pembangunan daerah,” tegasnya.
Melalui Rembuk Perempuan, Banyuwangi menegaskan komitmennya menjadikan suara perempuan sebagai bagian penting dalam arah pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan.
(Red)
