Banyuwangi – Belasan tokoh lintas agama yang tergabung dalam pengurus Rumah Kebangsaan Basecamp Karangrejo (RKBK) Banyuwangi menggelar audiensi dengan Kapolresta Banyuwangi pada Selasa (6/5/2025). Audiensi berlangsung di aula lantai 2 Mapolresta dan diterima langsung oleh Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., didampingi Kasat Intelkam Kompol Catur dan Kasat Binmas Kompol Toni.
Ketua RKBK Banyuwangi, Hakim Said, SH, menyampaikan sejumlah persoalan strategis yang menjadi perhatian publik, termasuk lambannya penanganan laporan masyarakat serta maraknya aktivitas galian C ilegal.
“Kami menghormati kinerja aparat, tapi banyak laporan yang bertahun-tahun mandek. Bahkan sudah lima kali Kasatreskrim berganti, tetapi belum ada penyelesaian. Ini meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujar Hakim Said.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap tambang galian C yang berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan dan potensi konflik sosial. Menurutnya, ada ketimpangan penindakan antara pelaku besar dan masyarakat kecil.
“Galian C ini bukan hanya soal tambang, tapi soal keadilan. Kami mendorong adanya regulasi tegas dan penindakan yang adil,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kapolresta Banyuwangi menyambut baik masukan dari RKBK dan menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti seluruh laporan, termasuk yang telah lama mengendap.
“Saya tidak butuh pujian. Kritik dari Pak Hakim ini penting. Silakan dikirimkan dokumen laporan dan pengaduannya, akan kami pelajari dan tindak lanjuti,” tegas Kapolresta.
Kapolresta juga mengakui bahwa lebih dari 70 persen pengaduan masyarakat ditangani oleh Satreskrim. Ia menegaskan penanganan akan diprioritaskan pada perkara yang memiliki dampak besar. Selain itu, ia juga menyoroti tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang menjadi tantangan tersendiri bagi Satlantas.
Sebagai upaya membangun keterbukaan, Polresta Banyuwangi telah meluncurkan kanal komunikasi publik melalui program “Wadul Kapolresta” berbasis WhatsApp. Langkah ini bagian dari komitmen menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), setelah sebelumnya meraih Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Audiensi ditutup dengan doa oleh KH. Ikrom Hasan, sesepuh RKBK, sebagai simbol harapan terjalinnya sinergi antara masyarakat dan kepolisian dalam membangun Banyuwangi yang adil, aman, dan berkeadaban.
(Red)
