Banyuwangi – Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil III Jawa Timur, Sonny T. Danaparamita, S.H., M.H., kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelaku UMKM di sektor kehutanan. Bertempat di Deli Resto, Rabu (6/8/2025), Sonny menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi, di antaranya:
- Santi Octavianti, S.Hut. (Direktorat BPPHH KLHK)
- Awal Nur Hadiyanto, S.P., M.MA. (BPHL Wilayah VIII Surabaya)
- Tri Suwarto, S.Hut., M.Tr.P. (Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur/CDK Banyuwangi)
- Antonio Cornelius, S.STP., M.Si. (DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi
- Iyis Puji Lestari, S.Hut. (CDK Banyuwangi) sebagai moderator
- Peserta kegiatan berasal dari pelaku UMKM kehutanan di wilayah Banyuwangi.
Dalam sambutannya, Sonny menegaskan pentingnya SVLK sebagai syarat legalitas dan akses ekspor produk berbasis hasil hutan, terutama ke pasar Eropa. Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk membantu UMKM naik kelas.
“Kami ingin UMKM kehutanan di Banyuwangi punya daya saing. Hari ini kita bantu langsung proses penerbitan NIB bagi yang belum memiliki,” kata Sonny.
NIB Diterbitkan Langsung di Lokasi
Selain materi teknis SVLK, kegiatan juga dimanfaatkan untuk membantu penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) langsung di tempat. Tim dari DPMPTSP Banyuwangi melakukan pendampingan langsung bagi pelaku UMKM.
Salah satu peserta, Sunarto, pelaku usaha mebel, merasa sangat terbantu.
“Saya belum punya NIB sebelumnya, tapi hari ini langsung dibantu buatkan. Terima kasih kepada Pak Sonny dan semua pihak,” ujar Sunarto.
Direktorat BPPHH melalui Santi Octavianti menegaskan pentingnya legalitas usaha untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan. Hal senada disampaikan Awal Nur Hadiyanto yang menekankan perlunya sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah.
Bimtek ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Sonny T. Danaparamita dalam mendorong ekonomi kerakyatan, khususnya UMKM berbasis sumber daya alam di kawasan tapal kuda, termasuk Banyuwangi.
(Red)
