Banyuwangi, 10 April 2025 – Herman Sjahthi, M.Pd, M.Th, CBC (Aktivis & Akademisi) menyoroti fenomena tambal sulam jalan yang menjamur di berbagai ruas utama dan lingkungan di Banyuwangi. Menurutnya, ini merupakan potret kekeliruan dari infrastruktur struktural yang tak bisa lagi ditutupi.
Herman Sjahthi menilai bahwa permasalahan ini tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga menyentuh persoalan integritas dan komitmen moral para pemimpin pemerintahan daerah. Ia mempertanyakan kesungguhan pemerintah daerah dalam mendengar, melihat, dan menanggapi kebutuhan warganya secara bertanggung jawab.
Herman Sjahthi juga menyoroti praktik tambal sulam yang terus menerus dilakukan hanya menunjukkan keberpihakan pada solusi instan yang dipahami, bukan pada penyelesaian struktural yang berjangka panjang. Ia menilai bahwa pengerjaan yang terburu-buru, kualitas material yang diremehkan, serta minimnya pengawasan dalam proses pelaksanaan menjadi bukti bahwa infrastruktur dijadikan komoditas proyek, bukan pelayanan publik yang terbuka.
Herman Sjahthi menilai bahwa kritik ini bukan sekadar keluhan masyarakat yang kesal karena terganggunya kenyamanan, melainkan bentuk perlawanan terhadap budaya birokrasi yang melemahkan nurani. Ia menuntut agar pemerintah daerah menjadi pelayan, bukan penonton bisu di tengah rusaknya fasilitas umum.
Herman Sjahthi berharap bahwa Banyuwangi membutuhkan kebijakan yang visioner, eksekusi yang profesional, dan pengawasan publik yang ketat. Ia menilai bahwa jalan yang baik bukan sekadar soal aspal yang mulus, tetapi tentang keberanian politik untuk memutus rantai pembiaran dan kegagalan yang selama ini ditutupi dengan kata-kata manis dan peresmian seremonial yang hampa makna.
Masyarakat Banyuwangi menyambut baik kritik yang disampaikan oleh Herman Sjahthi. Mereka berharap agar pemerintah daerah dapat memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pemerintah daerah Banyuwangi belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang disampaikan oleh Herman Sjahthi. Namun, diharapkan bahwa pemerintah dapat memperbaiki infrastruktur jalan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(HS. Aktivis & Akademisi)
