Banyuwangi – Sejak Banyuwangi ditunjuk sebagai satu-satunya pilot project digitalisasi bantuan sosial (Bansos) oleh pemerintah pusat, pendaftaran melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) telah mencapai 259 ribu warga selama dua pekan uji coba, sejak 18 September 2025. Capaian ini mendapat pujian dari pemerintah pusat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, pemilihan Banyuwangi sebagai pilot project tepat karena infrastruktur digitalnya memadai dan pemerintah daerah terbiasa dengan sistem digital.
“Kami sudah melihat progresnya langsung, lancar, dan melebihi target. Tidak salah kami pilih Banyuwangi,” ujar Mensos, yang akrab disapa Gus Ipul, saat meninjau program bersama lintas kementerian dan 20 lembaga negara, Kamis (2/10/2025).
Digitalisasi Bansos menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto agar penyaluran bantuan lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran. Program ini melibatkan seluruh elemen pemerintah daerah, mulai Aparatur Sipil Negara, Kepala OPD, Lurah, Kepala Desa, operator desa, hingga kader dasawisma, sebagai agen Perlinsos.
Hasilnya, 259 ribu warga telah mendaftar, baik secara mandiri maupun melalui agen Perlinsos. Data yang terkumpul akan diolah untuk menjadi dasar penyaluran Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun depan.
“Kami uji coba di Desa Gombengsari, pendaftaran sebentar saja langsung selesai. Dua menit prosesnya rampung,” ungkap Gus Ipul.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan rasa syukur atas apresiasi pemerintah pusat dan menegaskan komitmen daerah untuk menyukseskan program prioritas nasional. “Dengan digitalisasi, bantuan akan lebih tepat sasaran dan akuntabilitasnya terjaga,” ujarnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menambahkan, Banyuwangi menjadi contoh bagi daerah lain karena komitmen tinggi pemimpin daerah dan keberhasilan program ini dapat menjadi inspirasi.
Sementara itu, Wamen PANRB Purwadi Arianto menjelaskan, kementerian berupaya mengkolaborasikan peran kementerian, lembaga, dan daerah untuk membangun satu data terpadu, sehingga penyaluran bantuan lebih akurat. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan, data yang dikumpulkan akan dikelola melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk modernisasi dan pemutakhiran sistem bantuan sosial.
(Red)
