BANYUWANGI – Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di bawah kepemimpinan Bupati Ipuk Fiestiandani dalam membangun sektor kelautan dan perikanan kembali mendapat perhatian pemerintah pusat. Usai meninjau revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming melanjutkan kunjungan kerjanya dengan meninjau Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (10/7/2026).
Kunjungan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mempercepat pembangunan sektor perikanan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta memperkokoh ketahanan pangan nasional sebagaimana menjadi prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
Dalam agenda tersebut, Wapres berdialog secara langsung dengan para nelayan, pelaku usaha mikro, hingga pengepul ikan guna menyerap berbagai aspirasi yang berkembang di lapangan. Beragam persoalan mulai dari infrastruktur, tata kelola pelabuhan, akses permodalan, hingga penyederhanaan regulasi perizinan menjadi perhatian utama pemerintah.
Kehadiran Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mendampingi Wapres menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam memastikan seluruh aspirasi masyarakat pesisir tersampaikan secara langsung kepada pemerintah pusat sehingga dapat segera ditindaklanjuti melalui kebijakan yang lebih efektif.
Dalam dialog tersebut, Wapres Gibran menegaskan bahwa sektor perikanan merupakan bagian penting dari agenda besar pembangunan nasional.
“Pak Presiden punya prioritas terkait ketahanan pangan. Di daerah ini, sektor pertanian sudah berjalan baik dan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Karena itu, sektor perikanan yang masih memiliki beberapa pekerjaan akan segera menjadi perhatian untuk diselesaikan,” tegas Wapres.
Wapres juga mengungkapkan bahwa kunjungannya ke TPI Muncar merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan.
“Sebenarnya hari ini saya tidak ada jadwal ke sini, tapi karena saya dengar di sini banyak keluhan, saya mampir sebentar ke sini.”
Ia memastikan seluruh aspirasi yang diterima akan menjadi bahan evaluasi pemerintah.
“Catatan-catatannya, keluhan-keluhannya nanti segera kami tindak lanjuti,” ujar Wapres.
Salah seorang perwakilan nelayan Muncar, Umar, menyampaikan sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi para nelayan. Mulai dari kondisi jalan menuju kawasan pelabuhan yang mengalami kerusakan sehingga menghambat distribusi hasil tangkapan, keterbatasan akses pembiayaan, hingga rumitnya proses perizinan yang dinilai membebani nelayan tradisional.
Menurut Umar, kerusakan infrastruktur menyebabkan biaya operasional semakin tinggi karena kendaraan pengangkut hasil tangkapan ikan kerap mengalami kerusakan.
Selain itu, ia berharap pemerintah dapat memberikan kemudahan regulasi melalui penyederhanaan berbagai persyaratan perizinan yang saat ini mencapai belasan dokumen sehingga lebih berpihak kepada nelayan kecil.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat reformasi tata kelola perizinan sektor perikanan agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien.
Sinergi yang terbangun antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjadi modal penting dalam mendorong transformasi sektor kelautan dan perikanan Banyuwangi. Selama ini, kepemimpinan Bupati Ipuk Fiestiandani terus mengedepankan pembangunan berbasis potensi daerah dengan memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta membuka ruang kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
Dengan posisi strategis sebagai salah satu sentra perikanan terbesar di Indonesia, Muncar diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi maritim nasional melalui tata kelola yang semakin modern, produktif, berkelanjutan, dan berpihak kepada nelayan.
Turut mendampingi Wakil Presiden dalam kunjungan tersebut antara lain Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, serta Staf Khusus Wakil Presiden Suwardi.
Kunjungan kerja ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan sektor perikanan tidak hanya menjadi perhatian pemerintah pusat, tetapi juga merupakan hasil sinergi yang kuat bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan, memperkuat ekonomi daerah, serta mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.
(Redaksi Media Nasional Ganesha Abadi)
Mengabarkan Fakta, Mengawal Pembangunan, Menyatukan Indonesia.
