BANYUWANGI — Kabupaten Banyuwangi kembali menjadi pusat perhatian politik Jawa Timur. Selama tiga hari, 8–10 Desember 2025, daerah ujung timur Pulau Jawa ini menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi sekaligus Bimbingan Teknis Eksekutif–Legislatif Partai Gerindra se-Jawa Timur. Acara ini diikuti oleh pimpinan daerah, anggota fraksi DPRD provinsi, serta legislatif kabupaten/kota seluruh Jawa Timur.
Kegiatan yang diinisiasi DPD Partai Gerindra Jawa Timur ini menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat sinergi kader dalam mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto—khususnya agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan nasional.
Bupati Ipuk: Banyuwangi Sejalan dengan Arah Kebijakan Presiden
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, yang hadir membuka kegiatan, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Partai Gerindra memilih Banyuwangi sebagai lokasi penyelenggaraan.
“Terima kasih telah memilih Banyuwangi sebagai tempat Bimtek. Kami berharap kegiatan ini menjadi penguat hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam membangun daerah,” ujar Ipuk.
Dalam sambutannya, Ipuk menegaskan bahwa arah pembangunan Banyuwangi selaras dengan kebijakan nasional Presiden Prabowo. Program-program prioritas pusat disebutnya telah berjalan paralel dengan upaya daerah memperkuat kesejahteraan masyarakat.
“Kami sangat memahami konsep pembangunan Bapak Presiden yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Di Banyuwangi, kami juga menjalankan langkah-langkah yang sejalan dengan visi tersebut,” ungkapnya.
Penurunan Kemiskinan Konsisten, Berkat Kolaborasi Eksekutif–Legislatif
Ipuk memaparkan hasil nyata sinergi pemerintah daerah dan DPRD Banyuwangi. Sejak 2020, angka kemiskinan berhasil ditekan secara konsisten.
“Ketika kami mulai bekerja pada 2020, angka kemiskinan Banyuwangi berada di 8 persen. Kini telah turun menjadi 6,13 persen. Capaian ini tidak lepas dari dukungan seluruh pihak, termasuk sahabat-sahabat Partai Gerindra,” tegas Ipuk.
Dukung Program Nasional: MBG dan Sekolah Rakyat
Banyuwangi juga aktif menyelaraskan diri dengan dua program strategis nasional: Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat (SR).
Untuk program MBG, Ipuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dirasakan oleh masyarakat lokal. Pemkab meminta agar bahan pangan untuk MBG dipasok dari petani dan peternak Banyuwangi.
“Selama stok mencukupi, kami minta SPPG memprioritaskan pasokan dari petani dan peternak kita. Tujuannya agar manfaat program ini berlipat dan dinikmati masyarakat desa,” jelas Ipuk.
Adapun untuk Sekolah Rakyat, saat ini Banyuwangi telah memiliki dua sekolah dengan ratusan siswa dari keluarga kurang mampu, sebagai bentuk dukungan pada pemerataan akses pendidikan.
Gerindra: Program Nasional Harus Menggerakkan Ekonomi Desa
Anggota Dewan Pembina DPP Gerindra, Wihadi Wiyanto, menegaskan bahwa program nasional seperti MBG tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal.
Menurutnya, suplai kebutuhan MBG dapat membuka peluang bagi petani, peternak, hingga koperasi desa—terutama melalui penguatan skema Koperasi Desa Merah Putih yang kini tengah dikembangkan.
“Kebijakan Sekolah Rakyat adalah komitmen Bapak Presiden untuk menjamin pendidikan gratis bagi anak-anak kurang mampu tanpa mengurangi kualitasnya. Karena itu, kepala daerah dan kader Gerindra harus menjadi garda terdepan dalam mendukung kebijakan ini,” tegas Wihadi.
Anwar Sadad: Harmonisasi Pusat–Daerah Kunci Keberhasilan Pembangunan
Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad, menambahkan bahwa pembangunan tidak akan berjalan optimal tanpa harmoni antara kepala daerah dan legislatif. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
“Ketika program nasional dan program daerah berjalan seirama, masyarakat akan mendapatkan manfaat yang maksimal dari kebijakan prioritas Presiden,” ujarnya.
(Red)
