BANYUWANGI – Dugaan penghalangan terhadap tugas jurnalistik kembali mencuat di Kabupaten Banyuwangi. Sejumlah awak media mengaku mengalami pembatasan akses saat hendak melakukan konfirmasi dan peliputan di lokasi proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) yang berada di Dusun Mangunreja, Desa Blambangan, Kecamatan Muncar, Kamis (14/5/2026).
Peristiwa tersebut memantik sorotan serius publik karena proyek Sekolah Rakyat (SR) merupakan pembangunan yang menggunakan anggaran negara dan semestinya terbuka terhadap pengawasan masyarakat, termasuk oleh insan pers sebagai pilar demokrasi dan fungsi kontrol sosial.
Menurut keterangan sejumlah wartawan di lokasi, kedatangan mereka bertujuan melakukan investigasi lapangan serta meminta konfirmasi terkait progres pengerjaan proyek. Namun saat tiba di pintu masuk area proyek, awak media disebut dicegat oleh petugas keamanan (security) yang berjaga.
Petugas keamanan mempertanyakan apakah wartawan telah memiliki janji dengan pihak manajer proyek sebelum diperbolehkan masuk ke area pekerjaan.
“Security menanyakan apakah sudah ada janji dengan manajer. Kami juga diminta tidak masuk ke area proyek,” ujar salah satu awak media.
Tidak hanya itu, awak media juga disebut diminta terlebih dahulu memperoleh izin dari pihak manajemen sebelum melakukan pengambilan gambar maupun wawancara di lokasi proyek.
Sikap tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan besar terkait komitmen keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Sebab, kerja jurnalistik yang dilakukan wartawan merupakan bagian dari upaya menyampaikan informasi kepada masyarakat secara profesional dan dilindungi oleh hukum.
Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Bahkan Pasal 18 ayat (1) UU Pers secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
Persoalan dugaan penghalangan kerja jurnalistik juga dinilai harus menjadi perhatian serius seluruh pihak pelaksana proyek pemerintah. Transparansi merupakan prinsip utama dalam penggunaan anggaran negara agar tidak menimbulkan kecurigaan publik maupun dugaan tertutupnya akses informasi.
Selain itu, dalam semangat reformasi hukum nasional, publik juga menyoroti pengaturan terbaru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun arah pembaruan hukum pidana nasional yang menempatkan penghormatan terhadap hak memperoleh informasi dan akuntabilitas publik sebagai bagian penting dalam penegakan hukum modern.
Apabila ditemukan adanya unsur intimidasi, penghalangan, tindakan mengusir, hingga upaya membatasi kerja jurnalistik secara melawan hukum, maka hal tersebut berpotensi masuk dalam kategori perbuatan yang dapat dipersoalkan secara pidana maupun administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Praktisi hukum dan pegiat keterbukaan informasi menilai proyek pemerintah tidak boleh anti kritik maupun anti kontrol sosial. Sebab seluruh kegiatan pembangunan yang menggunakan uang rakyat wajib terbuka terhadap pengawasan publik demi mencegah potensi penyimpangan, maladministrasi, hingga dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Publik juga mendesak agar pihak pelaksana proyek Sekolah Rakyat (SR) segera memberikan klarifikasi resmi terkait alasan pembatasan akses terhadap wartawan di lapangan. Sikap tertutup justru dapat memunculkan spekulasi liar serta memperburuk tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan proyek pemerintah.
Insan pers menegaskan bahwa tugas jurnalistik dilakukan bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan memastikan setiap proyek negara berjalan transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kecamatan Muncar belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pembatasan akses terhadap awak media.
(Redaksi Media Nasional Ganesha Abadi)“Tajam dalam Kritik, Tegas Mengawal Kebenaran, Profesional Menyuarakan Kepentingan Publik.”
