BANYUWANGI, 19 Februari 2026 – Rapat hearing di DPRD Banyuwangi belum benar-benar usai ketika ketegangan justru memuncak di luar ruang sidang. Di halaman gedung dewan, pejabat dan perwakilan LSM terlibat adu tantangan terbuka terkait polemik tambang emas di kawasan Tumpang Pitu.
Jika di dalam ruangan perdebatan masih dibatasi tata tertib, di luar forum suasana berubah lebih keras dan emosional. Nada tinggi terdengar jelas. Saling sanggah terjadi tanpa moderator. Kerumunan peserta hearing dan awak media menyaksikan langsung momen bersitegang tersebut.
Adu Tantang: “Berani atau Tidak?”
Perdebatan memuncak ketika salah satu pihak secara terbuka menantang keberanian eksekutif untuk mengambil langkah strategis.
“Kalau memang untuk kemanfaatan masyarakat, kenapa tidak berani? Jangan pesimis!” lontar salah satu peserta, yang langsung disambut respons keras dari pihak lain.
Tantangan tersebut berkaitan dengan usulan agar pemerintah daerah masuk sebagai pemilik 20 persen saham perusahaan tambang. Pernyataan bernada menekan itu memicu reaksi defensif dan perdebatan semakin melebar.
Sebagian menilai langkah tersebut berisiko dan harus dikaji ketat dari sisi regulasi serta dampak lingkungan. Namun kubu lain menegaskan bahwa tanpa keberanian politik, daerah akan terus menjadi penonton dalam bisnis bernilai triliunan rupiah.
Saling Sanggah di Depan Publik
Suasana semakin panas ketika isu transparansi, risiko APBD, hingga kompetensi teknis eksekutif ikut disinggung. Gestur tegas dan saling potong pembicaraan tak terhindarkan.
Beberapa peserta tampak mencoba menenangkan situasi, namun adu argumen tetap berlangsung beberapa menit sebelum akhirnya diredam.
Isu yang diperdebatkan berkaitan dengan operator tambang PT BSI, yang terafiliasi dengan PT Merdeka Copper Gold Tbk. Usulan penyertaan modal daerah disebut memiliki potensi ekonomi besar, namun juga mengandung risiko fiskal dan regulasi.
Tumpang Pitu Jadi Medan Adu Keberanian
Kawasan Tumpang Pitu kini bukan hanya isu lingkungan dan ekonomi, tetapi telah menjadi medan adu keberanian dan adu argumentasi terbuka antara pejabat dan kelompok masyarakat sipil.
Insiden tantang-menantang di luar hearing menunjukkan bahwa perbedaan pandangan belum menemukan titik temu. Bahkan, tensi politik lokal terlihat semakin mengeras.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi lanjutan dari pihak terkait mengenai insiden di luar gedung DPRD tersebut. Namun dinamika yang terjadi menjadi sinyal kuat bahwa polemik tambang Tumpang Pitu memasuki fase yang lebih konfrontatif dan penuh tekanan publik.
Publik Banyuwangi kini menanti: apakah tantangan itu akan dijawab dengan langkah konkret, atau justru membuka babak baru konflik kebijakan?
(Bersambung)
