Banyuwangi — Polemik tambang emas Tumpang Pitu kembali menjadi sorotan publik, bukan sekadar sebagai isu lingkungan atau ekonomi semata, melainkan sebagai fenomena politik yang mencerminkan apa yang kerap disebut sebagai “legacy trap” atau biasa dikenal dengan istilah jebakan warisan kebijakan yang terus membayangi kepemimpinan daerah lintas periode.
Tambang emas yang berdiri di kawasan Tumpang Pitu, Pesanggaran, sejak awal telah menjadi arena tarik-menarik kepentingan antara investasi, pembangunan daerah, serta aspirasi masyarakat lokal yang mempertanyakan dampak ekologis dan sosial jangka panjang. Dalam perspektif aktivis, keberadaan tambang ini bukan hanya soal eksploitasi sumber daya alam, melainkan simbol dari model pembangunan ekstraktif yang sering kali meninggalkan konflik berkepanjangan.
Sejumlah pengamat menilai bahwa fenomena legacy trap muncul ketika keputusan strategis masa lalu menciptakan konsekuensi struktural yang sulit diubah oleh pemimpin berikutnya.
Dalam konteks Tumpang Pitu, kebijakan perizinan dan pengembangan tambang yang sudah berjalan selama bertahun-tahun membentuk realitas politik yang kompleks. Yakni antara menjaga stabilitas investasi, memenuhi ekspektasi pertumbuhan ekonomi, dan merespons tuntutan masyarakat sipil yang semakin kritis.
Menurut saya, Legacy trap terjadi ketika pemimpin baru tidak lagi bebas menentukan arah kebijakan karena dibatasi oleh warisan keputusan sebelumnya. Situasi ini membuat pemerintah daerah berada dalam posisi dilematis, setiap pilihan berisiko memicu resistensi dari kelompok yang berbeda.
Dari sudut pandang aktivis lingkungan misalnya, Tumpang Pitu menjadi contoh bagaimana narasi pembangunan sering kali berhadapan langsung dengan isu keberlanjutan. Kritik yang muncul tidak hanya menyasar dampak terhadap ekosistem pesisir dan hutan, tetapi juga transparansi kebijakan, partisipasi publik, serta distribusi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Sementara itu, pihak yang mendukung keberadaan tambang berargumen bahwa investasi pertambangan berkontribusi terhadap pendapatan daerah, membuka lapangan kerja, dan memperkuat posisi Banyuwangi dalam peta industri nasional. Namun, pengamat politik menilai bahwa perdebatan yang terus berulang justru memperlihatkan kegagalan membangun konsensus sosial sejak awal proyek berjalan.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa warisan kebijakan tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga membentuk identitas politik seorang pemimpin. Dalam banyak kasus, publik tidak lagi membedakan antara kebijakan lama dan kepemimpinan baru; semua konsekuensi akhirnya melekat sebagai “legacy” yang harus dipikul.
Ke depan, sejumlah analis menilai solusi atas polemik Tumpang Pitu tidak cukup melalui pendekatan teknokratis semata. Diperlukan rekonstruksi narasi pembangunan yang lebih inklusif, dialog terbuka dengan masyarakat terdampak, serta keberanian politik untuk melakukan evaluasi kebijakan secara transparan.
Jika tidak, tambang emas Tumpang Pitu berpotensi terus menjadi legacy trap atau sebuah warisan yang bukan hanya meninggalkan jejak ekonomi, tetapi juga pertarungan politik dan sosial yang tak kunjung usai.
Opini ini ditulis oleh : Mohamad Saiful Rizal – Koordinator Kawan Gibran Banyuwangi.
