BANYUWANGI – Ketegangan politik dan publik terkait kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) kembali mencapai titik panas. Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat (APPM) melalui ketuanya, M. Rofiq Azmi, mengeluarkan pernyataan keras yang mempertanyakan kredibilitas narasi “golden share” yang selama ini disampaikan kepada masyarakat.
Dalam pernyataan pers pada Selasa (9/12), Rofiq menyebut bahwa konsep golden share yang diklaim sebagai instrumen pengamanan kepentingan daerah justru tidak pernah memiliki bukti konkret. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah membangun fantasi politik yang menjauh dari fakta lapangan.
“Golden share ini bukan penyelamat aset daerah—ini ilusi yang dijual untuk menenangkan publik. Tidak ada transparansi, tidak ada data dividen yang jelas. Yang ada justru manipulasi narasi untuk menutup masalah sesungguhnya,” tegasnya.
Rofiq menilai pola komunikasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait persoalan saham MDKA semakin menunjukkan indikasi pengaburan informasi. Ia menyebut upaya pemerintah bukan untuk menjelaskan, tetapi untuk menghindar.
“Jika ini hanya salah paham, tentu mudah diluruskan. Tetapi ketika pemerintah mengelak, menunda, dan menutupi, publik justru melihat ada persoalan serius. Jangan membungkus masalah dengan retorika manis. Masyarakat sudah bisa membedakan mana fakta dan mana kamuflase,” ujarnya.
APPM: Retorika Bukan Bukti, Transparansi Harus Dibuka Total
Menurut APPM, hingga hari ini tidak ada satu pun dokumen resmi yang menunjukkan bagaimana kepemilikan saham MDKA berdampak nyata bagi ekonomi masyarakat Banyuwangi. Data dividen tidak pernah dipublikasikan secara terbuka, sementara janji kesejahteraan hanya berputar di ruang wacana.
“Rakyat butuh angka, bukan slogan. Kalau saham ini benar-benar menghasilkan, tunjukkan datanya. Kalau tidak, hentikan sandiwara politik yang hanya menguntungkan elite,” kata Rofiq.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah dan DPRD agar tidak berlindung di balik pencitraan seolah-olah situasi terkendali.
“Setiap upaya menutup informasi justru memperkuat dugaan publik bahwa ada yang tidak beres. Semakin ditutup, semakin telanjang keganjilannya.”
APPM & YAAC Siap Kawal Hingga Tuntas
APPM bersama YAAC – Kode Putih memastikan akan melakukan pengawalan penuh terhadap persoalan ini. Mereka menuntut Pemkab Banyuwangi memberikan penjelasan resmi, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami akan memastikan isu ini tidak berhenti sebagai wacana. Publik berhak tahu kondisi sebenarnya terkait aset daerah. Transparansi bukan pilihan—itu kewajiban,” tegas Rofiq mengakhiri pernyataannya.
(Red)
