Banyuwangi — Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD), Nurul Amin, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan dan arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Ia menilai, Banyuwangi seolah hidup dalam euforia penghargaan, namun realitas di lapangan menunjukkan ketimpangan antara prestasi dan kesejahteraan rakyat.
Nurul Amin menyebut, momen politik dan kebijakan besar daerah ini selalu beririsan dengan kontestasi Pilkada.
“Pada Pilkada Banyuwangi 2020 yang digelar 9 Desember 2020, dua hari setelahnya—tepat 11 Desember 2020—Pemkab menjual 15% sahamnya atau sekitar 171,75 juta lembar dengan nilai fantastis Rp 298 miliar,” tegasnya.
“Lalu, menjelang Pilkada Banyuwangi 2024 yang baru digelar 27 November 2024, tiba-tiba di tahun 2025 muncul wacana Dana Abadi Daerah (DAD). Polanya identik—selalu muncul kebijakan besar yang berkaitan dengan uang rakyat di sekitar momentum politik,” tambahnya.
Menurutnya, kesamaan pola ini bukan kebetulan, melainkan refleksi dari cara berpikir birokrasi yang masih berorientasi pada citra, bukan substansi.
“Yang diselamatkan bukan ekonominya, tapi pencitraannya,” sindir Nurul Amin.
Ketergantungan Tinggi pada APBN, BUMD Tak Punya Taji
Nurul Amin menegaskan, Pemkab Banyuwangi masih jauh dari kata mandiri.
“Secara eksplisit, Banyuwangi masih bergantung penuh pada APBN. Tahun ini saja, kebijakan fiskal pusat yang mengurangi transfer daerah menunjukkan bahwa keuangan Banyuwangi rapuh tanpa sokongan pusat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti mandeknya peran BUMD.
“BUMD seharusnya menjadi mesin ekonomi daerah. Tapi kenyataannya, tidak ada satu pun BUMD yang benar-benar berperan penting. Nyaris tak terdengar. Banyuwangi seperti perusahaan besar tanpa unit bisnis yang produktif,” kritiknya pedas.
Prestasi vs Realitas: Antara Penghargaan dan Dampak Nyata
Bagian paling disorot Nurul Amin adalah kesenjangan mencolok antara penghargaan dan hasil nyata di masyarakat.
“Hampir setiap tahun Banyuwangi mendapat penghargaan. Tapi mari kita jujur, apa dampak langsungnya bagi rakyat kecil? Banyak program dikemas dengan narasi megah dan dibantu media nasional, tapi impact-nya tak seindah kontennya,” ujarnya dengan nada tegas.
Ia menilai, selama ini Pemkab lebih sibuk membangun citra ketimbang kinerja.
“Yang dikembangkan bukan kualitas hidup masyarakat, tapi reputasi di panggung nasional. Padahal rakyat menunggu bukti, bukan baliho dan piagam,” ujarnya.
Nurul menambahkan, “Prestasi di atas kertas tidak akan pernah menutupi fakta bahwa rakyat masih berjuang sendiri di tengah ekonomi yang lesu.”
Kritik AMPD: Saatnya Berhenti Pamer, Mulai Bekerja Nyata
Nurul Amin menyerukan agar Pemkab berhenti mengejar penghargaan simbolik dan mulai membangun fondasi ekonomi yang riil.
“Cukup sudah kita hidup dari lomba-lomba citra. Saatnya kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan sekadar headline media,” pungkasnya.
(Red)
