Banyuwangi – Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) menyatakan penolakan tegas terhadap rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akan memberlakukan Laporan Perhitungan Mandiri (LPM) Tambahan sebagai syarat pengajuan izin penangkapan ikan. Kebijakan ini dinilai membebani pelaku usaha perikanan tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa sosialisasi yang memadai.
“Kami sudah memenuhi kewajiban membayar LPM sesuai aturan yang berlaku. Namun, KKP justru menambahkan aturan baru yang jelas-jelas memberatkan kami,” ujar Benny, Ketua SNI Banyuwangi, Jumat (27/12/2024).
SNI menilai kebijakan tersebut tidak adil dan cenderung menjadi bentuk pemerasan. Benny menegaskan, “KKP harus menunjukkan bukti jika ada pelaku usaha yang tidak melunasi kewajiban. Jika tidak ada, penolakan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) ini tidak sah secara hukum.”
Dalam pernyataannya, SNI juga mengajukan sejumlah tuntutan penting, antara lain:
1. Penolakan atas penerapan LPM Tambahan.
2. Penolakan administrasi tambahan dalam pengajuan SIPI 2025.
3. Penolakan terhadap kapal ikan asing yang dianggap merugikan nelayan lokal.
4. Penolakan terhadap sistem kuota dan zonasi penangkapan yang berpotensi memunculkan mafia kuota dan konflik antar-nelayan.
“Kapal ikan asing hanya akan menambah kerugian bagi nelayan lokal. Zonasi dan kuota ini malah memicu ketidakadilan serta konflik di lapangan,” tambah Benny.
Selain itu, SNI mengingatkan bahwa mereka memiliki kontrak politik dengan Presiden Prabowo Subianto, yang salah satu poin utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan. “Kami yakin Pak Prabowo tidak mengetahui kebijakan ini. Kami meminta beliau segera mengoreksi langkah KKP yang tidak berpihak kepada kami,” tegas Benny.
Sebagai bentuk protes, SNI merencanakan aksi mogok nasional secara serentak di berbagai wilayah Indonesia. Mereka juga meminta intervensi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ombudsman RI untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kami berharap pemerintah segera mendengar suara kami. Nelayan tidak akan tinggal diam jika kebijakan seperti ini terus diberlakukan,” pungkas Benny.
(Red)
